WADUL DEWAN: Sejumlah warga Desa Clering, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara saat menyerahkan berkas pengaduan dampak penambangan yang dilakukan PT Semarang Mineral Pembangunan (SMP) kepada Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
WADUL DEWAN: Sejumlah warga Desa Clering, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara saat menyerahkan berkas pengaduan dampak penambangan yang dilakukan PT Semarang Mineral Pembangunan (SMP) kepada Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
WADUL DEWAN: Sejumlah warga Desa Clering, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara saat menyerahkan berkas pengaduan dampak penambangan yang dilakukan PT Semarang Mineral Pembangunan (SMP) kepada Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

SEMARANG – Belasan warga Desa Clering, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara mendatangi Komisi D DPRD Jateng, Senin (23/2). Mereka menuntut agar penambangan batu putih oleh PT Semarang Mineral Pembangunan (SMP) di Gunung Ragas, Desa Clering, Kecamatan Keling, Jepara dihentikan. Sebab, selama ini warga tidak pernah mendapatkan kompensasi apa pun dari operator tersebut.

PT SMP sendiri merupakan rekanan pemprov dalam melakukan aktivitas penambangan. Namun operator tersebut dikeluhkan karena mengabaikan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat terdampak. ”Kontrak Pemprov Jateng dengan PT SMP akan berakhir pada Mei 2015. Kami minta dewan berperan untuk mendesak pemprov tidak memperpanjang kontrak tersebut,” kata Agus Yulianto, salah seorang warga saat beraudiensi dengan Komisi D DPRD Jateng, kemarin. Audiensi warga tersebut diterima anggota Komisi D yang dipimpin Ketuanya, Alwin Basri, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Teguh Dwi Paryono.

Ahmadi, warga lainnya, mengatakan, PT SMP dalam praktiknya telah mengakibatkan jalan yang dilalui rusak berat. Banyak lubang besar dan menjadi kubangan air ketika hujan. Selain itu, juga menyebabkan aliran sungai di desanya terhambat, ini menyebabkan banjir saat musim hujan. Karena banjir membuat padi rusak serta tanah erosi sehingga tidak lagi subur.

”Penambangan juga membuat polusi udara. Pengerukan dengan menggunakan ekskavator, membuat debu beterbangan ke mana-mana ketika musim kemarau. Debunya seperti gunung meletus,” ungkapnya. Lokasi pengerukan juga menjadi seperti danau, di mana airnya masuk ke sumur-sumur warga sehingga air sumur menjadi tidak bersih.

Warga lainnya, Suparmin menambahkan, aktivitas penambangan itu juga mengganggu proses belajar dan mengajar di MI dan MTS Nurul Huda, yang letaknya sangat dekat dengan tempat penambangan.

Ia menambahkan, selama ini sudah ada enam orang yang dipolisikan PT SMP. Gara-garanya warga mengambil batu di areal pertambangan di Gunung Ragas untuk fondasi rumah. Padahal, warga sudah mendapatkan izin langsung dari kepala desa. ”Ada enam orang dipenjara gara-gara mengambil batu kecil, termasuk Pak Lurah. Ibaratnya warga mau menolak, justru langsung dipolisikan PT SMP,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keluhan warga itu dan segera akan meninjau lokasi setelah mendapatkan data lengkap. ”Seharusnya yang terpenting bagi penambang adalah mempedulikan lingkungan. Bukan hanya sekadar membayar retribusi,” paparnya.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Jateng Asip Kholbihi mendesak PT SMP di-black list dari keikutsertaan tender pengelolaan tambang. ”Kalau memang wanprestasi dan efek sosial diabaikan, sebaiknya di-black list saja, tidak usah ikut tender,” paparnya.

Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono didampingi Kabid Geologi Mineral Batubara Achmad Gunawan mengatakan kontrak pemprov dengan PT SMP berlangsung selama 20 tahun dan akan berakhir pada bulan Mei 2015 ini. Jika memang kenyataan di lapangan, banyak masyarakat komplain, bisa jadi kontrak PT SMP tidak akan diperpanjang. ”Untuk proses pengelolaan lahan tersebut selanjutnya, nantinya juga akan dilakukan lelang secara terbuka,” jelasnya. (fth/ric/ce1)