Yos Johan Utama. (FOTO: EKO WAHYU BUDIYANTO/RADAR SEMARANG)
Yos Johan Utama. (FOTO: EKO WAHYU BUDIYANTO/RADAR SEMARANG)
Yos Johan Utama. (FOTO: EKO WAHYU BUDIYANTO/RADAR SEMARANG)

TEMBALANG – Tiga guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mencalonkan diri dalam Pemilihan Rektor (pilrek) masa jabatan 2015-2019. Ketiganya yaitu Prof Slamet Budi Prayitno (Guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan), Prof M. Arifin (Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan) dan Prof Yos Johan Utama (Dekan Fakultas Hukum).

Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu calon kandidat yakni Yos Johan Utama. Dia sendiri terdorong maju dalam bursa pemilihan rektor lantaran saat ini Undip sedang menghadapi era Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Oleh karena itu, ia merasa butuh menyumbangkan pemikiran, energi, dan perhatian besar berkenaan kampus yang menyongsong PTNBH ini.

”Undip membutuhkan kepemimpinan kuat, Rektor mendatang juga harus memiliki kemauan wirausaha. Karena menyandang status baru kampus ini boleh mengembangkan sayap bisnis. Hal tersebut sepanjang relevan dan menunjang kegiatan akademis,” katanya.

Menurut Dekan Fakultas Hukum dua periode ini, Undip akan berlari kencang bersama Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah lebih dulu menyandang status PTNBH. ”Sehingga dibutuhkan pemimpin yang memiliki karakter kuat untuk memimpin PTN terbesar di Jateng ini. Menyandang status PTNBH akan ada beberapa kewenangan yang dimiliki Undip,” katanya.

Dijelaskan Yos, Undip kini juga memiliki kewenangan dalam tata kelola pengambilan keputusan secara mandiri. Kemudian mempunyai hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabilitas.

”Selain itu kampus berwenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan. Undip pun berhak mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Selebihnya, yakni membuka, menyelenggarakan serta menutup program studi,” tuturnya.

Memiliki status PTN-BH, lanjut Yos, Undip memiliki kewenangan lebih tinggi mengatur diri sendiri dibandingkan dengan PTN berstatus Badan Layanan Umum (BLU) ataupun PTN berstatus satuan kerja. Selain pengelolaannya tidak lagi kaku PTNBH juga tidak terlalu birokratis. Undip berubah status menyusul turun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 pada 17 Oktober 2014. Hal Ini sebagai wujud perubahan status dari PTN badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTNBH. (ewb/zal/ce1)