MERUSAK LINGKUNGAN : Lahan galian C di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terlihat rusak dan menimbulkan kubangan. (Adityo dwi/radar semarang)
MERUSAK LINGKUNGAN : Lahan galian C di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terlihat rusak dan menimbulkan kubangan. (Adityo dwi/radar semarang)
MERUSAK LINGKUNGAN : Lahan galian C di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terlihat rusak dan menimbulkan kubangan. (Adityo dwi/radar semarang)

SEMARANG – Setelah beberapa kali melakukan penertiban galian C di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng mulai melakukan pemetaaan terhadap sejumlah galian C yang memiliki potensi. Hal ini dilakukan agar tidak mematikan sumber kehidupan masyarakat yang telah lama menekuninya.

”Ini sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur yang meminta kami tidak hanya melarang galian C saja. Tetapi juga harus mencari solusi atasnya,” ungkap Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono.

Teguh menjelaskan, pemetaan dilakukan dengan cara mengkaji kelayakan tata ruang. Selain itu, juga memastikan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. ”Jika telah memenuhi dua hal tersebut, selanjutnya akan diberikan izin usaha pernambangan (IUP),” imbuhnya.

Dalam menentukan kajian, imbuh Teguh, pihaknya juga menggandeng beberapa pihak. Seperti di Magelang, bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu serta BPDAS Kali Opak. ”Tim ini juga melakukan kajian terkait galian mana saja yang diperbolehkan menggunakan alat berat atau hanya boleh secara manual,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan bahwa maraknya penertiban galian C di sejumlah daerah di Jawa Tengah merupakan tindak lanjut dari banyaknya keluhan masyarakat dan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi (korsup) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa banyak tambang ilegal di Jawa Tengah.

”Penambangan ilegal tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merupakan penjarahan kekayaan negara, di samping juga tidak ada royalti tambang yang terbayar,” bebernya.

Terkait upaya penertiban, Ganjar meminta jajaran di bawahnya untuk tidak melarang saja. Tetapi juga harus dipikirkan para pekerja yang telah lama menggeluti bidang tersebut sehingga dapat melangsungkan hidupnya dan juga keluarganya. ”Saya meminta Dinas ESDM untuk memetakan daerah mana saja yang bisa ditambang untuk kemudian direlokasi ke sana. Jadi tidak asal sikat saja,” tandasnya.

Seperti diketahui, di Jateng ada sekitar 640 penambangan tanpa izin (Peti) yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut memiliki luas lahan sekitar 664 hektare. Menurut Teguh, dari seluruh penambangan yang ada, yang mengajukan izin resmi tidak sampai setengahnya.

Data Dinas ESDM Jateng menunjukkan total di provinsi ini ada 273 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari jumlah tersebut, yang sudah clear and clean (CNC) hanya 141 penambangan. Sementara yang non-CNC mencapai 132 penambangan. (fai/ric/ce1)