UNGARAN- Pemberian keringanan pajak sebesar 15 persen untuk PT Trans Marga Jateng (TMJ) oleh Pemerintah Kabupaten Semarang menuai kritik. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Semarang kecewa pemberian keringanan pajak tersebut. Dewan menilai pemberian keringanan pajak bagi TMJ terlalu besar. Bahkan alasan-alasan yang disampaikan TMJ sebenarnya tidak cukup relevan.

Seperti diberitakan Radar Semarang beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyetujui pemberian pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada PT Trans Marga Jateng (TMJ) sebesar 15 persen dari nilai PBB sebesar Rp 800 juta jalan tol Semarang-Solo sesi I, dan sesi II sebesar Rp 1,8 miliar.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Asof, pengajuan keringanan pajak menjadi hak para wajib pajak. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pada kondisi bencana dan pengurangan pajak diberikan pada veteran perjuangan kemerdekaan. Tetapi yang mengajukan keringanan adalah TMJ, sebuah perusahaan besar yang mengelola jalan tol. Hal itu menjadi tidak masuk akal, ketika TMJ beralasan masih rugi.

“Alasannya rugi, tentu kami tidak bisa begitu saja menerima hal itu. Sebab, TMJ baru beberapa tahun berjalan jadi belum bisa langsung menyatakan diri masih rugi. Jadi, harus ada studi kelayakan usaha apakah benar? Alasan lain TMJ masih melakukan pembebasan tanah sesi III dan IV Bawen-Boyolali, tentu tidak tepat dan tidak ada kaitannya. Sebab, proses pembebasan tanah jalan tol belum dikenai pajak karena masih proses,” kata Asof kesal.

Politisi PKB asal Kecamatan Tengaran itu mengatakan, semestinya Pemkab Semarang tidak memberikan pengurangan pajak sebesar 15 persen. Sebab, sistem pajak saat ini mengacu aqual basis, semestinya jika tidak mampu membayar pajak saat ini, maka masuk ke dalam piutang pajak bukan diberi keringanan. Sayangnya, keringanan pajak bagi TMJ sudah telanjur dibuatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Semarang. Sehingga DPRD tidak dapat mencabutnya.

Menurut Asof, Komisi B DPRD hanya memberikan rekomendasi pengurangan atau keringanan pajak hanya diberikan pada veteran dan sektor sosial.

“Semestinya jangan diberi keringanan, tapi masuk piutang pajak. Jadi, di tahun depan dapat ditagih kembali. Pengurangan pajak ini sudah di SK-kan, jadi tidak bisa dicabut. Sehingga kami (Komisi B) hanya memberikan rekomendasi agar tahun depan tidak ada pengurangan pajak pada sektor-sektor usaha. Kecuali untuk veteran dan sekor sosial kemasyarakatan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memberikan keringanan semestinya juga harus melihat track record pemohon. Seperti TMJ saat ini masih belum menyelesaikan tanggungjawabnya dalam memperbaiki fasilitas umum dan sosial yang tergusur proyek jalan tol. Seperti di lapangan Kalirejo dan sejumlah sekolah yang hingga kini belum diselesaikan.

Bambang menilai TMJ tidak konsisten. Sebab, meminta pengurangan pajak tapi tidak menyelesaikan permasalahannya dulu di Kabupaten Semarang.

“Seharusnya TMJ konsisten menyelesaikan tanggungjawabnya dulu seperti pembuatan lapangan Kalirejo yang belum diganti karena tergusur jalan tol. Janjinya April sampai Desember 2014, tapi sampai saat ini belum selesai,” tutur politisi PDIP ini. (tyo/aro)