Mediator Bantu Tugas Pengadilan

174
KERJASAMA : Ketua Umum MCI Jateng Gatyt Sari Chotijah berjabat tangan dengan Ketua PN Semarang Dwiarso Budi Santiarto usai menandatangani MoU. (Foto : istimewa)
KERJASAMA : Ketua Umum MCI Jateng Gatyt Sari Chotijah berjabat tangan dengan Ketua PN Semarang Dwiarso Budi Santiarto usai menandatangani MoU. (Foto : istimewa)
KERJASAMA : Ketua Umum MCI Jateng Gatyt Sari Chotijah berjabat tangan dengan Ketua PN Semarang Dwiarso Budi Santiarto usai menandatangani MoU. (Foto : istimewa)

BENDAN – Penyelesaian perkara di pengadilan butuh proses panjang, karena ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Namun saat ini untuk menyelesaikan persoalan tidak harus sampai ke meja hijau. Di sinilah mediator swasta berperan.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Liliana Tedjosaputro, dengan adanya pendidikan mediator swasta, hal itu dapat mengatasi perkara sehingga tidak harus sampai ke tingkat pengadilan. ”Dapat menyelesaikan perkara secara swasta itu lebih bermanfaat. Nantinya mereka akan mendapatkan win-win solution. Di pengadilan memang ada mediator, tetapi penyelesaian perkara menggunakan mediator swasta lebih persuasif. Selain itu, biaya juga lebih murah,” kata Liliana, Rabu (18/2).

Selain itu, lanjut Liliana, proses penyelesaian sebuah perkara menggunakan mediator swasta lebih memiliki efisiensi waktu jika dibandingkan harus melakukan penyelesaian perkara ke pengadilan. ”Karena di pengadilan ada tingkat 1, 2, 3 kasasi, ada PK jadi terlalu lama prosesnya. Misalnya ada seseorang kehilangan kambing, namun jika melalui pengadilan malah habis biaya lebih dari kehilangan sapi,” tuturnya.

Menurut Liliana, profesi mediator swasta yang ada juga sangat membantu pengadilan, karena dengan adanya profesi mediator akan mengurangi beban perkara yang bertumpuk di pengadilan. Tingkat keberhasilan menggunakan mediator sendiri dibanding dengan menuju ke pengadilan lebih banyak. ”Memang jumlahnya tidak terdeteksi, namun dari pengakuan teman-teman mediator di lapangan mengakui akan keberhasilan saat menyelesaikan sebuah perkara. Perkara yang banyak diselesaiakan melalui mediator swasta selama ini yaitu sengketa masalah tanah dan warisan,” lanjutnya.

Dijelaskan, sebelumnya para mediator tersebut diberikan pelatihan. Mereka diajari bagaimana tekniknya meredakan sebuah masalah. Terkait banyaknya kasus kriminalitas di antara para pelajar, menurut Liliana, kesalahan fatal terjadi dikarenakan menteri-menteri pendidikan terdahulu mengganti pelajaran budi pekerti dengan pelajaran agama.

Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang, Dwiarso Budi mengatakan mediator swasta banyak berkiprah pada perkara-perkara yang belum didaftarkan ke pengadilan. Dalam penyelesaian sebuah perkara, di pengadilan juga disediakan mediator yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. ”Sesuai dengan terma semua perkara perdata untuk sebelum dilanjutkan pembuktian dan sebagainya harus dilakukan mediasi. Jadi ditunjuk mediator dan mediator ini bisa hakim maupun nonhakim. Kalau nonhakim bisa digunakan mediator swasta. Tergantung pihak-pihak memilih siapa menunjuk guna menyelesaikan perkaranya,” katanya. (ewb/zal/ce1)