Lima Kepala Daerah Diminta Legawa

144

SEMARANG – Di Jateng, setidaknya bakal ada 21 pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung Desember 2015 mendatang. Dari jumlah itu, lima kepala daerah akhir masa jabatannya (AMJ) selesai semester pertama 2016. Artinya, lima kepala daerah itu harus merelakan masa kepemimpinannya terpangkas dan tidak bisa melanjutkan sampai tuntas.

”Lima kepala daerah itu harus legawa dan bisa menerima keputusan yang sudah digedok. Jadi tidak masalah jika masa kepemimpinan mereka dipangkas,” kata Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Samsurie.

Seperti diketahui, ada lima kepala daerah yang AMJ berakhir semester 2016. Yakni Kabupaten Pemalang (24 Januari 2016), Kabupaten Grobogan (13 Maret 2016), Kabupaten Demak (3 Mei 2016), Kabupaten Sragen (5 Mei 2016), serta Kabupaten Pekalongan (26 Mei 2016). Masruhan berharap agar lima KPUD yang menyusul ikut pilkada serentak harus bisa mempersiapkan pilkada dengan matang. ”Lima daerah ini kan persiapannya tidak dari awal. Jadi KPUD harus bergerak cepat,” imbuhnya.

Politisi PPP ini mengaku masih belum mengetahui ketentuan pasti terkait masa jabatan kepala daerah yang dipangkas. Mulai nanti prosedurnya, apakah gaji dibayar rapel atau bagaimana. Yang jelas, ia mendesak agar Kemendagri segera mengeluarkan keputusan pasti. ”Kalau menurut saya ketika ada pemilihan lagi dan kepala daerah dilantik, otomatis kepala daerah lama sudah tidak ada hak dan tanggung jawab. Jadi meski tidak mendapat gaji ya tidak masalah, ini bentuk pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, harus ada kepastian terkait dengan kompensasi kepala daerah yang masa jabatannya dipangkas. Sebab, dalam Perppu memang belum dijelaskan secara detail terkait dengan semua itu. ”Kemendagri harus segera memberikan keputusan jelas, terkait dengan masalah ini,” katanya.

Politisi Gerindra ini berharap kepala daerah yang masa jabatannya dipangkas harus rela. Sebab, ini demi masa depan yang lebih baik dan menuju pilkada serentak ke depan. Diakui memang dalam hal ini harus ada yang rela untuk menjadi korban. ”Terlepas nanti hak kepala daerah diberikan atau tidak, yang jelas keputusan ini harus ditaati. Ini untuk masa depan bersama,” tambahnya. (fth/ric/ce1)