Dukung KPK, Mahasiswa Aksi di DPRD

127
AKSI DAMAI : Puluhan mahasiswa melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Tegal dengan dijaga ketat petugas kepolisian, Jumat (20/2). (K. ANAM SYAHMADANI/JPNN)
AKSI DAMAI : Puluhan mahasiswa melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Tegal dengan dijaga ketat petugas kepolisian, Jumat (20/2). (K. ANAM SYAHMADANI/JPNN)
AKSI DAMAI : Puluhan mahasiswa melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Tegal dengan dijaga ketat petugas kepolisian, Jumat (20/2). (K. ANAM SYAHMADANI/JPNN)

TEGAL – Puluhan mahasiswa dari Forum Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat (FPMM) Universitas Pancasakti (UPS) Tegal melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Tegal, Jumat (20/2) pagi. Di depan gedung DPRD, mereka memberikan pernyataan sikap terkait persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang dinilai belum tuntas.

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai, Keputusan Presiden (Kepres) yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo, tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada. Bahkan, Kepres tersebut tidak sampai menyentuh pada pokok perkara, yakni mengatasi kegalauan masyarakat atas terjadinya pelemahan KPK.

Koordinator Aksi Ichrom Setyo Wibowo mengatakan, pelemahan KPK bukan berangkat dari analisa dangkal mahasiswa dan masyarakat. Pelemahan KPK, merupakan grand design yang dirancang oleh para koruptor secara nyata. Para koruptor, tidak ingin dirinya sampai ditangkap KPK dan jatuh miskin setelah terpenjara.

“Kami menuntut Presiden untuk mengambil tindakan yang jelas dan terang benderang, dengan menghentikan semua proses pelemahan KPK. Dalam pengajuan calon Kapolri baru, harus dititikberatkan pada penilaian terhadap aspek integritas dan bebas korupsi. Dengan itu, pelibatan KPK dan PPATK menjadi sebuah keharusan,” katanya.

Ichrom kemudian menyampaikan, mahasiswa menginginkan adanya pembenahan besar-besaran di tubuh kepolisian. Langkah itu, harus ditindaklanjuti dengan mencopot aktor-aktor yang ikut berperan dalam melemahkan KPK. Di samping itu mahasiswa meminta, pelaksana tugas pimpinan KPK agar melakukan deklarasi integritas dan deklarasi bebas konflik kepentingan.
“Kami meminta kepada DPRD untuk merekomendasikan tuntutan kami kepada presiden dan DPR Pusat. Sampai kapan pun, mahasiswa dan masyarakat akan selalu bergerak untuk mengawal pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Anshori Fakih yang menemui langsung dan menerima pernyataan sikap mahasiswa, memberikan apresiasi untuk aksi damai tersebut. Sebab, menurut pria yang biasa disapa Anfaq, dukungan moral dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan KPK sekaligus Polri sebagai institusi.

Anfaq menegaskan, secara prinsip, DPRD mendukung gerakan moral dari mahasiswa dan masyarakat untuk menyelamatkan KPK dan Polri. “DPRD akan segera mengirimkan pernyataaan sikap dari mahasiswa ini ke Presiden Jokowi dan DPR Pusat,” terangnya. (nam/jpnn/ric)