SEMARANG – Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada telah disahkan oleh DPR RI. Hal ini berdampak pada perubahan aturan dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Akibatnya, seluruh Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada pada akhir 2015 mendatang diharuskan menyusun ulang rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan.

”Sebenarnya RAB itu sudah ada. Namun, karena ada revisi UU, maka kemudian harus menyesuaikan. Saat ini, kami masih menunggu tahapan lebih lanjut dari KPU RI terkait anggaran,” ungkap Ketua KPU Jateng Joko Purnomo kepada Radar Semarang.
Joko menjelaskan, penyusunan ulang RAB itu menyangkut rincian anggaran. Dikarenakan tahapan berubah, maka rinciannya juga berubah. Menurutnya, besar kecilnya anggaran itu relatif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sebab, pembiayaan Pilkada saat ini masih menggunakan APBD setempat. ”Oleh karenanya, yang memiliki wewenang untuk membahas adalah KPU daerah bersama dengan pemerintah dan DPRD masing-masing,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang didapat, lanjut Joko, dari 21 kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, saat ini baru 19 daerah yang telah memiliki anggaran. Sementara dua lainnya masih proses koordinasi antara KPU daerah bersama dengan pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Demak dan Kabupaten Pekalongan. ”Untuk yang belum diperkirakan selesai pada Maret-April. Yang pasti tetap masuk anggaran 2015,” imbuh Joko menegaskan pihaknya masih menunggu tahapan dari KPU RI.

Disinggung kemungkinan pelaksanaan Pilkada yang dipercepat, Joko membantahnya. Menurut dia, pelaksanaan Pilkada bukan dimajukan akan tetapi waktunya menjadi pendek. Sebab, dulunya yang membutuhkan waktu 17 bulan diringkas menjadi enam bulan. ”Hal ini menyusul ditiadakannya tahapan uji publik karena cukup dilakukan di internal masing-masing parpol,” tandasnya.

Seperti diketahui, ke-21 kabupaten/kota yang bakal menyelenggarakan Pilkada meliputi Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Purbalingga, Kebumen, Kota Surakarta, Boyolali, Kota Pekalongan, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, Grobogan, Sragen, Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang. Lima daerah terakhir merupakan daerah susulan karena dalam revisi UU diputuskan peserta Pilkada 2015 selain diikuti daerah dengan Akhir masa Jabatan (AMJ) pada akhir 2015 tetapi juga daerah dengan AMJ pada semester pertama 2016. (fai/ric/ce1)