Sri Puryono. (DOK/RADAR SEMARANG)
Sri Puryono. (DOK/RADAR SEMARANG)
Sri Puryono. (DOK/RADAR SEMARANG)

GUBERNURAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sedang menyiapkan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota untuk 21 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir 2015 mendatang. Penunjukan Pjs dari Pemprov dinilai lebih efektif karena dapat mencegah terjadinya praktik keberpihakan terhadap salah satu calon.

”Berdasarkan penjelasan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jateng, Pilkada nanti diikuti 21 kabupaten/kota. Kita sedang siapkan orangnya (Pjs),” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono kepada Radar Semarang, kemarin.

Sri menjelaskan, mengenai kualifikasi Pjs yang dibutuhkan, pihaknya akan melakukan uji atau tes kompetensi terlebih dahulu. Hal ini untuk mengetahui track record (rekam jejak) yang bersangkutan dan pemahaman terhadap karakter suatu wilayah. Selain itu, agar tidak terkesan menempatkan orang secara asal-asalan.

”Syarat lainnya adalah pejabat eselon II minimal berpangkat golongan IV/B. Nantinya jabatan asli yang bersangkutan dilepas untuk sementara digantikan plt (pelaksana tugas, Red),” katanya Sri mengaku telah melakukan inventarisasi atas sejumlah pimpinan SKPD di bawahnya.

Terkait wewenang saat menjadi pimpinan menggantikan bupati/wali kota, Sri memastikan bahwa Pjs tersebut tidak akan menyalahi aturan. Sebab, dalam menangani hal-hal yang prinsipil tetap dikembalikan kepada gubernur.

”Misalnya untuk memutasi jabatan, mereka tidak diperkenankan,” terang Sri menambahkan fasilitas yang didapatkan Pjs sama dengan bupati/wali kota.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, persoalan Pjs menjadi sorotan pihaknya. Sebab, pemprov dituntut dapat memilih orang yang tepat dengan karakter suatu wilayah. Selain itu, Pjs yang dipilih dituntut mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya agar tidak menyalahi wewenang yang diberikan.

”Perlu diawasi juga bagaimana upaya pemprov dalam melakukan penunjukan kepada pejabat eselon II,” ungkap politikus dari Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. Pilkada tersebut diikuti diikuti 21 kabupaten/kota, di mana 16 daerah dengan AMJ (akhir masa jabatan) pada 2015, dan lima daerah dengan AMJ pada semester pertama 2016.

Dengan adanya putusan tersebut, ada mekanisme yang harus ditempuh pemerintah. Yakni, menunjuk pejabat sementara (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Desember 2015, dan melakukan pemotongan masa bakti atas kepala daerah yang masih menjabat setelah Desember 2015.

”Bila pemungutan suara Pilkada 2015 dilaksanakan pada Desember, besar kemungkinan pelantikan kepala daerahnya pada Januari. Nanti yang mengatur itu adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi,” terang Joko. (fai/aro/ce1)