SALATIGA-Proses pengadaan barang dan jasa di Salatiga, dipastikan bebas dari pungutan. Karena itu, jika ada yang menarik pungutan dengan mengatasnamakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diminta segera melaporkan kepada Kapolres Salatiga.

Hal tersebut ditandaskan Kapolres Salatiga, AKBP R Hari Wibowo dalam acara pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan di Ruang Sidang II Pemkot Salatiga, Rabu (18/02). Kapolres menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengamankan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Salatiga sesuai dengan regulasi.

“Tolong jangan lihat polisi atau jaksa sebagai momok. Dalam konteks kepolisian, tugas sebagai penegak hukum adalah tugas terakhir. Sedangkan yang pertama adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” tegas Kapolres R Hari Wibowo dalam acara yang dihadiri oleh pengelola kegiatan pengadaan, meliputi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara, serta Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi se-Kota Salatiga.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Salatiga, Darmowijoyo SH yang juga menjadi narasumber, mengingatkan para pelaku proyek konstruksi supaya berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya.

“Meski tidak ditemukan kerugian negara dan sudah sesuai spesifikasi, tidak menjamin bebas dari pelanggaran hukum. Pasalnya, ketika kecurangan dilakukan untuk mendapatkan proyek, di situlah sebenarnya terjadi kerugian negara,” tandas Kajari.

Hal senada disampaikan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, dalam acara yang dimoderatori sendiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga, Agus Rudianto. Yuliyanto menginstruksikan supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak takut menjadi pengelola kegiatan pengadaan. “Sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2015, saya selaku wali kota akan memberikan pendampingan dan payung, selama bekerja dengan baik sesuai regulasi,” imbau Yuliyanto.

Dijelaskan dia, jika ada oknum tertentu yang mencari-cari kesalahan, maka harus berani bersikap. “Jangan ragu untuk memberikan penalti kepada pihak ketiga, jika pekerjaan tidak dilaksanakan dengan baik. Untuk jasa konstruksi yang diselesaikan selama 1 tahun, usahakan agar proses pengadaan paling lambat akhir Maret,” jelas wali kota.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sulistyaningsih menjelaskan bahwa acara tersebut digelar dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Salatiga untuk tahun 2015. (sas/ida)