Ultimatum Penyeleweng Pupuk

170
MENGECEK LANGSUNG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kapolres Tegal dan Dandim Tegal saat mengunjungi pabrik pengolahan pupuk ilegal di Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu. (AHMAD FASHOL/RADAR SEMARANG)
MENGECEK LANGSUNG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kapolres Tegal dan Dandim Tegal saat mengunjungi pabrik pengolahan pupuk ilegal di Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu. (AHMAD FASHOL/RADAR SEMARANG)
MENGECEK LANGSUNG: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kapolres Tegal dan Dandim Tegal saat mengunjungi pabrik pengolahan pupuk ilegal di Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu. (AHMAD FASHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa permasalahan pupuk merupakan masalah yang sangat krusial. Oleh karenanya, perlu adanya langkah strategis dan upaya kreatif dari pemerintah untuk mencegah adanya penyelewengan pupuk.

”Hal ini sudah tidak bisa ditolerir. Pokoknya tidak ada ampun bagi mereka yang sengaja menyelewengkan pupuk bersubsidi,” ungkap Ganjar mengetahui kembali terungkapnya pabrik pengoplos pupuk di Jalur Pantura Jalan Raya Dampyak Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Selasa (17/2) lalu.

Dia menegaskan, atas permasalahan itu pihaknya telah melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo. Kepada Jokowi, Ganjar mengaku telah menyampaikan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia harus segera dibenahi. Sebab pola tersebut sudah tidak relevan karena berkali-kali terjadi tindak pidana penyelewengan.

”Ketika pupuk bersubsidi dibedakan dengan label di karung, maka karung itu yang dipalsu. Setelah pupuk bersubsidi diproduksi dengan warna berbeda, pelaku pun mencuci pupuk dengan cairan kimia sehingga menjadi putih seperti pupuk nonsubsidi,” bebernya seperti yang ia temukan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Ganjar kemudian mengusulkan penjualan pupuk bersubsidi secara tertutup melalui kartu tani. Kartu itu nantinya akan diberikan kepada petani yang sudah terverifikasi. Menurutnya, saat ini Pemprov Jateng tengah merancang kartu tersebut bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). ”Pembelian pupuk bersubsidi nantinya hanya bisa dilakukan dengan menunjukkan kartu itu,” imbuhnya.

Untuk memberi efek jera, Ganjar juga mengaku telah mengusulkan untuk memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku. Ia bahkan merujuk kepada sanksi subversif yang diberikan Presiden Soeharto kepada setiap orang yang mengganggu stabilitas negara. ”Perbuatan mengolah atau mengoplos pupuk ilegal adalah bentuk gangguan terhadap ekonomi negara,” tegas Ganjar seraya memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berhasil membongkarnya.

Seperti diketahui, jajaran Kepolisian Resort Tegal berhasil menggerebek sebuah gudang yang diduga menjadi tempat mengoplos pupuk di Jalur Pantura Jalan Raya Dampyak Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Selasa (17/2) sekitar pukul 11.00. Uniknya lokasi gudang tersebut hanya berjarak kurang dari satu kilometer dari gudang pupuk oplosan yang berhasil digrebek aparat Kodim 0712/Tegal, Kamis (12/2) dini hari lalu. Lokasi itu juga sempat disambangi Ganjar saat melakukan kunjungan kerjanya.

Saat ini, setidaknya telah ada tiga tempat yang berhasil diamankan oleh aparat penegak hukum sebagai tempat pengolahan dan pengoplosan pupuk di Jawa Tengah. Satu di Kabupaten Demak dan dua lainnya di Kabupaten Tegal. Diduga masih ada beberapa tempat lainnya dan masih dalam penelusuran oleh TNI maupun Polri. (fai/ric/ce1)