Joko Purnomo. (Dok)
Joko Purnomo. (Dok)
Joko Purnomo. (Dok)

SEMARANG – Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. Di Jawa Tengah sendiri, Pilkada tersebut diikuti 21 Kabupaten/Kota.

”Dari 21 Kabupaten/Kota itu, 16 di antaranya dengan AMJ (akhir masa jabatan) pada 2015, sementara lima lainnya dengan AMJ pada semester pertama 2016,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Joko Purnomo kepada Radar Semarang.

Joko membeberkan, ke-21 Kabupaten/Kota yang bakal menyelenggarakan Pilkada meliputi Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Purbalingga, Kebumen, Kota Surakarta, Boyolali, Kota Pekalongan, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri dan Kabupaten Klaten. ”Sementara tambahan lima Kabupaten/Kota yang masuk adalah Grobogan, Sragen, Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, AMJ untuk Kepala Daerah Kabupaten Pemalang sendiri pada 24 Januari 2016, sementara Kabupaten Grobogan (13 Maret 2016), Kabupaten Demak (3 Mei 2016), Kabupaten Sragen (5 Mei 2016) dan Kabupaten Pekalongan (26 Mei 2016). Dengan adanya putusan tersebut, ada mekanisme yang harus ditempuh pemerintah. Yaitu menunjuk pejabat sementara (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Desember 2015 dan melakukan pemotongan masa bakti atas kepala daerah yang masih menjabat setelah Desember 2015.

”Bila pemungutan suara Pilkada 2015 dilaksanakan pada Desember, besar kemungkinan pelantikan kepala daerahnya pada Januari. Nanti yang mengatur itu adalah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” imbuh Joko.

Atas hal itu, dia mengakui telah melakukan komunikasi dengan KPUD di lima daerah untuk ikut mempersiapkan Pilkada, termasuk meminta koordinasi dengan pemerintah daearah setempat untuk mempersiapkan anggaran. ”Kami sudah cek ke KPU setempat terkait anggaran Pilkada, untuk Pemalang, Sragen, dan Grobogan sudah dianggarkan, Demak masih dibahas, sedangkan untuk Kabupaten Pekalongan masih dalam tahap koordinasi,” terang dia.

Joko menambahkan, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak yang dulunya membutuhkan waktu 17 bulan diringkas menjadi enam bulan. Hal ini menyusul ditiadakannya tahapan uji publik karena cukup dilakukan di internal masing-masing parpol. ”Dalam Pilkada serentak nanti, calonnya juga paket, yakni calon bupati/wali kota dan calon wakil bupati/wali kota,” tegas Joko yang mengaku akan segera mengumpulkan KPU di 21 kabupaten/kota untuk melakukan rapat koordinasi. (fai/ric/ce1)