MANYARAN – Mantan Analis Kredit Bank Jateng, Narto SE, terpidana perkara korupsi kredit fiktif empat perusahaan yang diajukan Yanuelva Etliana (buron korupsi), mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum tersebut diajukan Narto ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tipikor Semarang.

Narto meminta hakim agung MA menerima permohonan PKnya dan membebaskannya dari tuntutan hukum. ”Atau memberikan putusan seringan-ringannya,” kata Narto, Selasa (17/2) kemarin.

PK diajukan atas sejumlah novum atau bukti baru yang ditemukannya setelah pada Januari 2013 lalu lewat putusan kasasinya menjatuhkan vonis 5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan atas terdakwa Narto. Ia juga dibebani membayar uang pengganti Rp 350 juta.

Novum pertama adanya surat direksi Bank Jateng Nomor 4785/KRD.03.01/ 2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal pelaksanaan kredit proyek. Surat tersebut berisi perintah Pemimpin Cabang Bank Jateng dan Cabang Jakarta mengendalikan pemberian kredit proyek.

Kedua, novum Surat Kepala Direksi Kredit Bank Jateng Nomor 7356/ KRD.01.04/ 2011 tertanggal 12 Oktober 2011 tentang mitigasi risiko penyaluran kredit proyek. Surat itu berisi perintah pengecekan kebenaran proyek. ”Isi kedua novum itu adalah untuk mengendalikan proses pemberian kredit proyek pada Bank Jateng di mana kenyataannya saat perkara terjadi, Bank Jateng belum memiliki standar operasi perusahaan atau ketentuan tentang pemberian kredit proyek,” kata Ahmad Hadi Prayitno, kuasa hukum Narto dalam memori PK-nya.

Alasan PK lain adalah ditemukannya pertentangan putusan hakim antara MA dengan Pengadilan Tipikor Semarang. Atas perkaranya, Narto dinilai merugikan negara Rp 13.887.864.185. Pada putusan MA, Narti dibebani membayar UP Rp 350 juta. ”Namun pada putusan Pengadilan Tipikor Semarang, hakim menyatakan kerugian negara atas kasusnya sebesar Rp 13.887.864.185 dan semuanya dibebankan ke Yanuelva Etliana. Jumlah itu tidak sesuai,” kata Prayitno.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Istiyass Joni langsung mengajukan tanggapannya. Dalam tanggapannya, JPU menyatakan tidak ada novum atas PK Narto. Menurutnya, sejumlah alat bukti yang dijadikan novum pemohon PK bukanlah hal baru. Sidang pemeriksaan perkara PK yang diketuai majelis hakim Antonius Widijantono ditunda dan kembali digelar Selasa (24/2). Agendanya, pembuktian dari pemohon PK. (mg21/zal/ce1)