Kerugian Hibah KONI Dihitung

173

KALIBANTENG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang kembali memanggil saksi dari Cabang Olahraga (Cabor) dan pengurus atas kasus dugaan korupsi dana hibah di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Semarang periode 2012-2013 yang menyeret tersangka bendahara KONI Semarang Djody Aryo Setiawan.

Kepala Kejari Semarang, Asep Nana Mulyana melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Arifin Arsyad mengatakan, ada 3 saksi yang dipanggil dari cabor dan 2 pengurus. ”Aturannya 4 saksi dipanggil, cuma satu izin berhalangan datang. Yang hari ini dari satu cabor bola voli dan 2 pengurus KONI Kota Semarang (Wakil ketua umum III dan Sekretaris umum),” kata Arifin, Rabu (18/2) kemarin.

Arifin menambahkan, pada minggu ini pihaknya fokus untuk pemanggilan saksi dari pengurus dan cabor. ”Selasa (17/2) kemarin, ada satu saksi dari pengurus yang akan dipanggil. Cuma tidak jadi datang karena ada keperluan, minta jadwal pemanggilan ulang. Sedangkan Senin (16/2) lalu, juga ada satu saksi dari pengurus KONI yang dipanggil,” jelas Arifin.

Arifin menyebutkan, saat ini tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah sudah mulai turun untuk menghitung kerugian keuangan negara. ”Tim BPKP Jateng sudah turun ke sini untuk mengumpulkan data-data kelengkapan dalam menghitung kerugian negara,” ujarnya.

Ketika Radar Semarang menanyakan modus apa yang dilakukan tersangka, apakah berupa mark up atau penyelewengan, Arifin enggan menjawabnya. ”Jangan menanyakan substansi itu, karena masih dalam proses penyidikan. Kita tunggu saja hasilnya, jangan berandai-andai dulu,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, penyidik Kejari telah menetapkan Bendahara KONI Semarang Djody Aryo Setiawan sebagai tersangka, tepatnya pada 12 Januari 2015. Selain bendahara KONI, Djody diketahui menjabat sebagai sekretaris KNPI Kota Semarang, wakil ketua PDIP Kota, dan Dewan Pengawas PDAM Semarang. Pada Pemilu Legislatif 2014, tersangka merupakan calon anggota legislatif PDIP Dapil VI Semarang.

Djody dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asep menegaskan, pemeriksaan saksi dalam perkara korupsi dana hibah KONI akan dilakukan setiap pekan pada hari kerja. (mg21/zal/ce1)