Gaji Hakim Baru Rp 10,5 Juta Sebulan

204
SILATURAHMI: Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY pusat, Taufiqurohman Syahuri bersama anggota KY Penghubung Jateng berfoto bersama dengan Dirut Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz, kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)
SILATURAHMI: Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY pusat, Taufiqurohman Syahuri bersama anggota KY Penghubung Jateng berfoto bersama dengan  Dirut Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz, kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)
SILATURAHMI: Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY pusat, Taufiqurohman Syahuri bersama anggota KY Penghubung Jateng berfoto bersama dengan Dirut Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz, kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

LEMPONGSARI – Komisi Yudisial (KY) akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam proses rekrutmen hakim. Mengingat empat tahun terakhir, tepatnya sejak 2011-2014 tidak ada pengangkatan hakim. Sedangkan kebutuhan hakim di Indonesia sendiri sejak tahun 2010 hingga 2015 mencapai 750 orang. Artinya setiap tahun butuh sekitar 150 hakim.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY pusat, DR Taufiqurohman Syahuri SH, MH, saat berkunjung ke kantor di kantor Jawa Pos Radar Semarang untuk diskusi hukum, Rabu (18/2) kemarin. Dalam kunjungannya, Taufiqurohman didampingi Plt Koordinator Penghubung KY Jateng, Feri Fernandes dan Asisten Koordinator Penghubung KY Jawa Tengah Muhammad Farhan. Rombongan disambut hangat oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang Abdul Aziz, Pemimpin Redaksi Radar Semarang Arif Riyanto dan Koordinator Liputan, Ida Norlayla.

Taufiq mengatakan, dari tahun 2010 hingga 2015 di Indonesia butuh 750 hakim atau dalam setahun dibutuhkan sekitar 150 hakim. Sementara sejak 2009 ada 3 Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang hakim, yaitu hakim pengadilan umum, pengadilan agama, dan tata usaha negara. ”Sebelumnya dalam merekrut hakim harus melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun sejak UU itu ada, hakim bukan hanya dari jalur PNS. Nah karena tidak dari PNS pemerintah nggak mau urus mengenai pengangkatan hakim,” sebutnya.

Padahal, lanjut Taufiq, sejak 2011-2014 tidak ada pengangkatan hakim, sementara hasil rekrutmen terakhir tahun 2010 baru dilantik pada 2014 lalu. Sehingga banyak pengadilan di daerah yang minim hakim, kebanyakan hanya ada tiga hakim. Dampaknya masyarakat yang ingin mencari keadilan mengeluhkan hal tersebut, lamanya proses peradilan. ”Untuk itu KY dan Mahkamah Agung (MA) akan melakukan kerja sama dalam melakukan seleksi calon hakim,” katanya.

Saat ini Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) berencana mengembalikan kebijakan proses seleksi hakim ke sistem PNS. Hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan Komisi Yudisial. Dari hasil yang ia pelajari memang tidak ada pelanggaran atas peraturan itu. ”Jadi sebelum diangkat memang PNS, tapi setelah jadi hakim tidak PNS lagi. Kami melihat rekrutmen PNS sekarang sudah cukup bagus. Jadi nanti panitia seleksi (pansel) sampai basic yang melakukan MA, sedangkan administrasi serta basic dasar pengetahuan dilakukan Menpan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM),” jelasnya.

Pada bagian seleksi bidang barulah ditangani KY. Sedangkan pendidikan hakim akan ditangani KY dan MA, dengan melibatkan akademisi. Pendidikan diadakan selama dua tahun. Jika tidak lolos pendidikan, akan jadi PNS lagi. ”Dengan sistem ini, image nepotisme itu akan hilang. Jadi kami tidak khawatir dengan keputusan itu. KY sudah pengalaman seperti rekrutmen Hakim Agung, KY juga bisa melihat dari kepribadian calon. Selain itu, kami ada investigasi langsung kepada calon serta melakukan rekam jejak,” katanya

Dikatakan, saat ini kesejahteraan hakim sudah relatif baik. Ia mencontohkan, gaji hakim baru mencapai Rp 10,5 juta. Gaji hakim biasa Rp 17 juta. Gaji hakim yang menjabat Kepala PN (KPN) mencapai Rp 35 juta per bulan. Sementara gaji hakim yang menjabat Kepala Pengadilan Tinggi (KPT) mencapai Rp 48 juta per bulan.

Sementara itu, terkait sistem perekrutan hakim ad hoc, menurutnya sudah cukup baik. Karena melibatkan masyarakat yang melihat realitas calon hakim ad hoc. ”Akan tetapi jauh lebih baik jika rekam jejaknya juga dilibatkan,” sebutnya.
Direktur Jawa Pos Radar Semarang, Abdul Aziz mengatakan, apa yang dilakukan KY merupakan langkah awal yang baik. ”Kami sebagai media akan berusaha mengawal yang terbaik untuk masyarakat Jateng khususnya. Semoga dengan diskusi ini bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat,” kata Abdul Aziz. (mg21/zal/ce1)