KENDAL – Pemilihan Bupati (Pilbup) Kendal 2015 mulai memanas. Ditengah kesibukan parpol mencari dukungan dan koalisi, sekarang mulai muncul calon bupati independen. Kemunculan calon independen ini akan diusung oleh LSM Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak). “Calon independen penting lantaran menurut kami, masyarakat sudah mulai jenuh terhadap perilaku elit poitik dari parpol,” kata Juru Bicara Jamak, Slamet Priyatin, Selasa (17/2).

Ia bersama sejumlah LSM lain di Kendal, dan organisasi kemasyarakatan akan memunculkan calon bupati melalui jalur independen. Selama ini parpol dinilai hanya mengusung kepentingan golongan saja, tidak menyeluruh kepentingan masyarakat. “Untuk itu, kami bakal memunculkan calon bupati non parpol,” imbuhnya.

Kemunculan calon independen, nantinya sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan jaringan masyarakat lain. “Kami sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait persyaratan pencalonan perseorangan,” tambahnya.

Kendati demikian, pihaknya masih belum membeberkan nama yang akan diusung tersebut. Hal itu dilakukan untuk kepentingan strategi politik. “Ada sejumlah nama yang sudah kami dekati untuk maju sebagai calon perseorangan, tapi masih kami bahas. Salah satu diantaranya seorang kiai (ulama) besar di Kaliwungu,” tambahnya.

ketua KPU Kabupaten Kendal, Wahidin Said membenarkan, sejumlah warga yang mengatasnamakan diri Jamak mendatangi kantor KPU setempat. Tujuannya, untuk meminta informasi terkait persyaratan syarat untuk bisa mengusung calon independen. “Kami sudah menjelaskan persyaratan umumnya. Utamanya calon perseorangan non parpol harus sudah mendapatkan dukungan lima persen dari jumlah penduduk yang terdaftar sebagai calon pemilih tetap. Lima persen tersebut harus diserahkan kepada KPU sebesar empat persen pada saat mengikuti proses pendaftaran bakal calon. Hal itu dbuktikan dengan dukungan berupa foto kopi KTP,” paparnya.

Perhitungan lima persen menurutnya dihitung dari jumlah penduduk Kendal yang kurang dari satu juta jiwa. Sesuai peraturan Pilkada, maka calon diwajibkan mengantongi minimal lima persen. Real jumlah penduduk kendal ada sekitar 950 ribu. Maka calon indepen harus mengantongi dukungan minimal 47.500 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut maka calon independen harus menyerahkan minimal empat persen dari jumlah lima persen tersebut. Atau minimal 1.900 dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan foto kopi KTP. “Nantinya bakal calon ini akan dilakukan uji publik. Jika calon independen lolos, maka wajib menyerahkan sisanya atau sebanyak 45.600 jiwa pada saat mendaftar sebagai Calon Bupati,” paparnya. (bud/fth)