DIINTIMIDASI- Perwakilan buruh PT Bina Guna Kimia saat menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan kepada anggota DPRD Kabupaten Semarang. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
DIINTIMIDASI- Perwakilan buruh PT Bina Guna Kimia saat menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan kepada anggota DPRD Kabupaten Semarang. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
DIINTIMIDASI- Perwakilan buruh PT Bina Guna Kimia saat menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan kepada anggota DPRD Kabupaten Semarang. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN – Perwakilan buruh PT Bina Guna Kimia, kemarin, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Semarang untuk meminta perlindungan. Sebab ratusan buruh PT Bina Guna Kimia yang menggelar aksi mogok kerja merasa diintimidasi oleh perusahaan akan dipolisikan karena menggelar unjukrasa dan mogok kerja ilegal. “Mereka mengancam akan menghadirkan pengacara untuk menuntut kami. Tentu kami merasa terintimidasi. Mereka mengatakan akan mempolisikan karena demonya ilegal. Sehingga kami ke kantor DPRD untuk minta perlindungan dan bantuan penyelesaian masalah kami yakni,” kata Widodo, 35, perwakilan karyawan PT Bina Guna Kimia di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Selasa (17/2) kemarin.

Widodo menyampaikan bahwa ada lima orang perwakilan yang menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang untuk meminta perlindungan karena adanya intimidasi. Sementara itu ratusan buruh lainnya menggelar aksi mogok kerja dan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan.

“Hasil dari negosiasi belum tahu karena saat ini masih berlangsung negosiasi,” imbuhnya.
itu Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening yang menerima rombongan mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil perundingan antara karyawan dengan pihak perusahaan. Jika tidak ada titik temu maka DPRD siap untuk memediasi perselisihan karyawan dengan perusahaan. “Kalau sudah ada kesepakatan semua pihak ya syukur. Jika tidak ada titik temu, kita siap memediasi,” katanya.

Bondan menambahkan, tuntutan buruh yang disampaikan kepada DPRD antara lain masalah kenaikan gaji, tidak jelasnya klaim BPJS Kesehatan, pencemaran lingkungan, permintaan penggantian supervisor HRD, pembentukan serikat pekerja, serta penghapusan tenaga outsourcing. Selain itu para buruh juga meminta perlindungan karena adanya dugaan intimidasi.

“Resiko pekerja sangat tinggi karena bekerja dengan bahan kimia. Jadi wajar jika menuntut adanya tambahan gaji mengingat pekerjaannya beresiko pada kesehatan. Karyawan kerap pusing bahkan ada yang pingsan ketika tidak kuat mencium bau bahan kimia. Apalagi jika benar ada intimidasi, berarti pihak perusahaan arogan,” kata Bondan usai menerima pengaduan sejumlah buruh di kantor DPRD Kabupaten Semarang. (tyo/fth)