Joko Purnomo. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Joko Purnomo. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Joko Purnomo. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gelombang pertama tahun 2015 di Jawa Tengah, akhirnya diikuti 21 kabupaten/kota. Jumlah tersebut dari sebelumnya 16 kabupaten/kota yang AMJ (akhir masa jabatan)-nya selesai 2015, ditambah lima kabupaten/kota yang AMJ-nya Juni 2016.

Kepastian tersebut dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nomor 1 tahun 2015 oleh DPR RI, Selasa (17/2) kemarin. Salah satu keputusan yang diambil adalah perubahan tahapan Pilkada serentak, yakni pada Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, dan serentak nasional pada 2027.

Menurut Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, 21 kabupaten/kota yang dimaksud, meliputi Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Kebumen, Kota Surakarta, Boyolali, Kota Pekalongan, Blora, Kendal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri dan Kabupaten Klaten. ”Sementara tambahan lima kabupaten/kota yang masuk adalah Grobogan, Sragen, Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Pemalang,” bebernya.

Terkait pelaksanaan dan teknis di lapangan, Joko mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU RI. Meski begitu, ia mengklaim bersama dengan KPU kabupaten/kota telah menyiapkan sejumlah regulasi serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang akan dilaksanakan.

”Dalam waktu dekat ini, kami akan segera melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota guna menindaklanjuti beberapa putusan tersebut. Sekaligus menjabarkan kebijakan KPU RI,” terangnya.

Sebelumnya, Joko menyatakan bahwa KPU Jawa Tengah siap menggelar Pilkada bupati/wali kota di Jawa Tengah pada 2015. Meski belum diputuskan melalui sidang paripurna DPR RI, namun informasi yang didapat, Pilkada tidak jadi mundur pada 2016. ”Dari awal, kami memang menyiapkan Pilkada serentak 2015. Sambil menunggu revisi yang dilakukan DPR RI, kami telah melakukan action di lapangan,” terangnya.

Disinggung jumlah anggaran yang dibutuhkan, Joko mengaku semuanya telah siap. Bahkan untuk Kabupaten Sragen yang masuk belakangan telah disediakan. Menurutnya, terkait anggaran tidak ada masalah, karena bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan 2015.

”Dulu, anggaran untuk 16 kabupaten/kota biayanya Rp 325 miliar. Kalau lima kabupaten yang lain anggarannya rata-rata Rp 15 miliar, maka prakiraan kami totalnya sekitar Rp 400 miliar,” kata Joko. (fai/ida/ce1)