JPU Tolak Pembelaan Terdakwa Susanto Wedi

167

MANYARAN – Seluruh pledoi atau pembelaan Susanto Wedi, selaku mantan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng terkait dakwaan dalam dugaan korupsi pengadaan aplikasi software inti perbankan Core Banking System (CBS) Bank Jateng, ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahkan, JPU tetap bersikukuh pada tuntutannya semula dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi.

Penolakan tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda replik dari JPU dan duplik dari kuasa hukum terdakwa yang dibacakan pada hari yang sama, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (17/2) kemarin.

Menanggapi dalil tidak adanya rekayasa harga penawaran dari vendor, JPU menilai bahwa dari keterangan saksi dan fakta hukum diketahui adanya indikasi rekayasa oleh terdakwa. ”Sejumlah vendor peserta lelang dalam keterangannya mengaku tidak mengetahui jika penawarannya telah diubah harganya sampai dua kali lipat. Bahwa akibat perubahan harga itu, sejumlah vendor tersingkir dari tahap lelang,” kata JPU Hery Febriyanto.

Karena itu, imbuhnya, JPU menilai perubahan harga penawaran merupakan tangung jawab terdakwa selaku wakil ketua panitia lelang sekaligus koordinator. Dalam jabatan struktural terdakwa yang menjabat Kepala Biro Akutansi dan PDE dan bertanggung jawab atas pengadaan jasa tersebut.

Mengenai dalil terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan tidak ada kesalahan, JPU menanggapi bahwa hal itu tidak benar. Tindakan pengusulan pembayaran tahap IV, V dan VI kepada PT Sigma Cipta Caraka dalam kondisi terjadinya masalah dan tidak disebutnya pengakhiran proyek, merupakan bukti adanya kesalahan terdakwa.

”Karena kenyataannya proyek tidak sempurna dan terdapat cacat. Sejumlah saksi menyebutkan, akibat hal itu terjadi offline capacity tidak jalan, modul varisk tidak dapat digunakan, manajemen informasi sistem belum bisa dioperasionalkan dan masih banyak lagi,” kata JPU.

Atas replik JPU, terdakwa Susanto Wedi didampingi kuasa hukumnya, Sebastian Heriyono SH langsung menanggapi lewat duplik. Pada duplik, terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya. ”Menolak replik karena yang diajukan oleh JPU tidak didasarkan fakta dan bukti persidangan. Kami tetap pada pembelaan semula pada 10 Februari lalu. Kami nyatakan, terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum,” kata Sebastian.

Atas tanggapan keduanya, majelis hakim yang diketua Gatot Susanto sementara ini menunda sidang dengan agenda pembacaan putusan pada Selasa (24/2) mendatang. Sebelumnya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP sesuai dakwaan subsidair. JPU menuntut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan, pidana denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. (mg21/ida/ce1)