MASIH KAKU: Para PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang kemarin mengenakan baju adat sebagai pakaian dinas setiap tanggal 15. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
MASIH KAKU: Para PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang kemarin mengenakan baju adat sebagai pakaian dinas setiap tanggal 15. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

BAJU DAERAH-ADITweb

GUBERNURAN – Pegawai Pemprov Jateng Senin (16/2) kemarin mulai memberlakukan aturan penggunaan busana adat Jawa sebagai pakaian dinas. Peraturan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Namun pada hari pertama kemarin, busana adat yang dikenakan para PNS masih semrawut. Banyak PNS yang menggunakan pakaian adat kurang totalitas. Misalnya, ada PNS wanita yang mengenakan kebaya namun tidak bersanggul, atau mengenakan pakaian Samin tapi masih memakai sepatu necis.

”Penggunaan pakaian adat ini perlu kita nguri-uri dan kita kembangkan utamanya kepada generasi muda. Supaya mereka tahu Jawa Tengah memiliki adat dan budaya yang beragam,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono usai memimpin apel bersama dengan seluruh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jateng.

Sri menjelaskan, dengan mengetahui kebudayaan adat Jawa diharapkan masyarakat dapat menanamkan kepada anak didik mereka tentang Jateng yang terkenal dengan keramahan dan gotong royong. Selain itu, juga mengajarkan budi pekerti, bahasa, pakaian, tutur kata, sikap, dan perilaku.

”Jika semuanya sudah baik, nantinya dapat melengkapi kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki generasi muda saat ini,” ujar Sri yang kemarin sempat melepas rombongan Indonesia Offroad Expedition itu.

Ditambahkan Sri, untuk sementara aturan itu diberlakukan setiap tanggal 15 setiap bulan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dengan meminta masukan dari para ahli dari perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan dewan kesenian. ”Evaluasi dan masukan itu bertujuan agar dalam berpakaian, kita tidak hanya asal nempel tapi harus ada maknanya,” tandas Sri berharap ke depannya kebijakan ini dapat diterapkan ke seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

Berdasarkan pantauan Radar Semarang, seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemprov Jateng memang telah mengenakan pakaian adat Jawa. Misalnya, beskap, sorjan, samin, dan lain sebagainya. Dimulai dari apel pagi hingga kemudian menjalankan tugas kerja sehari-hari. Tampak beberapa dari mereka terlihat luwes mengenakannya. Namun tidak sedikit yang masih kaku karena belum terbiasa.

Santosa, 35, salah satu PNS mengaku bangga dapat ikut berpartisipasi dalam kebijakan yang dicanangkan Gubernur Ganjar Pranowo itu. Menurutnya, tidak masalah mengeluarkan sedikit uang dalam rangka ikut nguri-uri budaya lokal. ”Semua (pakaian) ini habis Rp 80 ribu. Sementara untuk ikat kepala, saya beli Rp 30 ribu di Pasar Bulu,” beber Santosa yang mengenakan baju adat masyarakat Samin serbahitam.

Sementara itu, kalangan DPRD Jateng menilai hari pertama PNS pemprov mengenakan pakaian adat masih kurang totalitas. Akibatnya, pakaian adat yang dipakai justru tidak sempurna. Misalnya, mengenakan pakaian Samin tapi masih memakai sepatu necis.

”Kalau orang Samin sendiri yang melihat apa nanti tidak muncul masalah? Kalau memang pakai baju Samin ya yang total, jangan setengah-setengah,” kritik anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro.

Namun secara umum, Sriyanto mendukung program gubernur untuk mengenakan pakaian adat setiap tanggal 15 tersebut. Meski begitu, dia berharap program untuk nguri-uri budaya Jawa itu jangan hanya simbolis semata. Harus ada penekanan baik cara berpakaian maupun perilaku.

”Kalau memang ini program awal sudah bagus, tapi harus ada evaluasi terus. Jangan seperti dalam penggunaan bahasa Jawa, toh nyatanya sekarang belum maksimal,” katanya.

Politisi Gerindra ini tetap mengkritisi kebijakan tersebut. Sebab, diakui atau tidak, dengan berpakaian adat justru akan menghambat kinerja PNS untuk memberikan pelayanan publik. Bayangkan saja, PNS perempuan harus berdandan berjam-jam dan masih ribet bagi yang berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor.

”Harus dikaji. Kalau menurut saya yang penting kinerja PNS. Jangan sampai kebijakan pakaian adat justru menghambat pelayanan publik,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur HD mengatakan, sebenarnya kebijakan tersebut positif. Meski begitu, yang harus diperhatikan dari surat edaran gubernur itu, pemakaian busana adat jangan hanya menjadi simbolisme semata.

”Yang lebih penting bagaimana falsafah Jawa yang adiluhung bisa dimanifestasikan dalam sikap dan perbuatan pegawai pemprov untuk melayani masyarakat Jateng. Jangan hanya sebatas formalitas,” katanya.

Politikus Partai Nasdem itu berharap pemprov mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut. Jangan sampai niatan yang positif justru membebani dan menghambat kinerja PNS di lingkungan pemprov. Ia mencontohkan betapa repotnya berangkat ke kantor memakai kebaya atau jarik dengan naik sepeda motor atau kendaraan umum.
”Berbagai hal itu harus diperhatikan. Jangan sampai justru mengurangi mobilitas dan merugikan masyarakat,” ujarnya. (fai/fth/aro/ce1)