Jimly: BG Bisa Tersangka Lagi

183
SEMINAR: Jimly Asshiddiqie (ketiga dari kanan) saat menjadi narasumber seminar di kampus Unissula kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
SEMINAR: Jimly Asshiddiqie (ketiga dari kanan) saat menjadi narasumber seminar di kampus Unissula kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
SEMINAR: Jimly Asshiddiqie (ketiga dari kanan) saat menjadi narasumber seminar di kampus Unissula kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

TERBOYO KULON – Keputusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dugaan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Wakil Ketua Tim 9 bentukan Presiden Jokowi, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, pasca putusan itu ke depan KPK harus lebih hati-hati dalam menetapkan status tersangka.

Meski demikian, kata dia, penetapan seseorang menjadi tersangka oleh KPK tidak dapat dilakukan SP3 (surat perintah penghentikan penyidikan). Sehingga semua pihak harus menghormati keputusan praperadilan.

Dikatakan, praperadilan tidak dapat menghapus substansi kejahatan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. ”Sehingga bisa saja setelah 2 minggu atau 2 bulan lagi, Budi Gunawan akan ditetapkan tersangka oleh KPK lagi. Kemungkinan itu bisa terjadi,” ujar Jimly saat ditemui Radar Semarang saat menjadi narasumber seminar yang diselenggarakan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Senin (16/2).

Pihaknya mengajak semua pihak untuk memetik hikmah dari proses praperadilan tersebut. Selain itu, ia juga optimistis jika hakim yang bertindak dalam proses praperadilan BG melakukan tindakan yang sesuai dengan hati nurani, tanpa ada intervensi dari pihak lain.

”Namun Budi Gunawan juga jangan lantas jumawa. Karena bisa saja, nanti ia ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK,” lanjutnya.

Menurutnya, BG dalam hal ini harus segera mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari proses pencalonan sebagai kapolri. Sehingga DPR nantinya tidak dapat mempersoalkan jika presiden mengajukan calon baru pengganti BG.

”Pihak Polri juga harus menghormati keputusan praperadilan tersebut. Sehingga harapan publik untuk pencalonan kapolri yang baru nantinya dapat dipenuhi jika BG mundur dari pencalonan tersebut,” katanya.

BG, menurut Jimly, masih berpeluang untuk menjadi kapolri dalam pencalonan tahun-tahun mendatang, jika ia mau untuk mengundurkan diri dalam pencalonan tersebut. Menurut dia, perang antara KPK dan Polri akan kembali terjadi jika BG tidak mau mundur dari pencalonan kapolri.

”KPK bisa saja tersinggung dan mengajukan kasasi lalu pihak Polri minta BG tetap dilantik, termasuk partai-partai pendukung presiden meminta BG untuk segera dilantik, maka perang baru dimulai, bukan selesai,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, mengatakan, dalam hal ini Presiden Jokowi harus segera turun tangan untuk mengembalikan fungsi masing-masing institusi negara tersebut.

”BG dikembalikan lagi tidak sebagai tersangka, BW juga begitu. Saya melihat dua institus ini saling bekejar-kejaran. Presiden lebih dalam hal ini harus turun tangan, sehingga konflik ini tidak berkelanjutan. Jika tidak turun tangan, maka perang antara Polri dan KPK akan berlangsung,” kata Teguh. (ewb/aro/ce1)