OPTIMISTIS : Gubernur Ganjar Pranowo bersama dengan PPKom Bina Marga Wilayah Losari-Brebes-Tegal, Sumadjono meninjau lokasi proyek, beberapa waktu lalu. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
OPTIMISTIS : Gubernur Ganjar Pranowo bersama dengan PPKom Bina Marga Wilayah Losari-Brebes-Tegal, Sumadjono meninjau lokasi proyek, beberapa waktu lalu. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
OPTIMISTIS : Gubernur Ganjar Pranowo bersama dengan PPKom Bina Marga Wilayah Losari-Brebes-Tegal, Sumadjono meninjau lokasi proyek, beberapa waktu lalu. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG-Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertekad mengusahakan lobi ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan dana proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) yang menghubungkan Tegal dan Brebes. Yakni, proyek yang terhenti sejak 2012 lantaran pendanaannya dihentikan Bank Dunia dengan alasan pembangunannya tidak sesuai jadwal yang ditentukan.

Selain itu, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Mahkamah Agung (MA) untuk mengetahui status hukum sengketa antara kontraktor dan Bina Marga. “Kalau BPKP kami bisa mendesaknya. Karena ini sebagai bentuk intervensi kami. Sementara untuk MA, kami akan segera menanyakannya. Kalau sekadar bertanya hal itu diperbolehkan,” bebernya.

Ganjar menjelaskan, proyek Jalingkut ini harus segera diselesaikan karena jalur ini sangat krusial untuk mengalihkan arus lalu lintas dari tengah kota. Pada musim mudik mendatang, fungsi Jalingkut semakin penting karena dapat menghindarkan kemacetan di pusat kota.

“Saya hanya ingin memastikan saja, kalau bisa cepat, dapat memotong banyak jalur, membikin tidak macet dan beban tinggi di kota,” imbuh gubernur yang membutuhkan waktu 2 bulan untuk menuggu putusan MA.

Diceritakan, pembangunan Jalingkut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2005. Anggaran yang dibutuhkan kala itu, Rp 205 miliar yang dipenuhi 30 persen dari APBN dan 70 persen bantuan Bank Dunia. Jika lancar, seharusnya proyek jalan sepanjang 17 kilometer itu selesai pada akhir 2013. Namun diawal 2013, kontraktor menghentikan pekerjaan ketika baru mencapai 48 persen.

“Alasannya kontraktor yakni PT Bumiredjo Brantas menyatakan tidak ada pembayaran dari pemerintah selama dua bulan. Usut punya usut, ternyata kucuran dana dari Bank Dunia terhenti,” bebernya.

Akibat penghentian itu, lanjut Ganjar, berimbas pada berhentinya pekerjaan proyek. Kontraktor lalu menggugat pemerintah dan menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, pihak kontraktor dinyatakan menang dan pemerintah diwajibkan membayar Rp 26 miliar. “Namun prosesnya berlanjut hingga kasasi di MA yang sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap,” terangnya.

Sumadjono, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Bina Marga Wilayah Losari-Brebes-Tegal, yang mendampingi Ganjar menambahkan, setelah proses hukum selesai, pembangunan dapat dilanjutkan. Akan tetapi, harus dilelang dengan kontraktor yang baru. “Pembangunannya cepat kok, 1,5 tahun selesai. Dana bisa dicarikan loan atau kalau tidak ya APBN murni,” ujarnya optimistis. (fai/ida)