SEMARANG – Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran dana bantuan partai politik (Banpol) senilai Rp 2,253 miliar tahun 2015. Alokasinya sebanyak 60 persen anggaran yang diterima partai politik (Parpol) ini untuk pendidikan dan pembinaan kader, serta 40 persen lainnya untuk administrasi. Dana itu bakal diberikan untuk sembilan banpol.

Bantuan ini diberikan kepada pemilik kursi di DPRD Jateng. Penghitungan nominal banpol didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh parpol pada Pileg 2014 lalu. Per suara bakal mendapatkan Rp 140 juta.

Parpol yang mendapatkan dana banpol besar adalah PDIP dengan Rp 654,6 juta; PKB Rp 316,3 juta; Gerindra Rp 274,77 juta; Golkar Rp 250,84 juta; Demokrat Rp 179 juta; PPP Rp 165,41 juta; PAN Rp 163,36 juta; PKS Rp 160,6 juta serta Nasdem Rp 108,81 juta.

”Sebenarnya ini baru draf. Sekali lagi ini baru draf,” kata Kasubid Pemilu Pendidikan Budaya Politik Kesbangpolinmas, Haerudin, dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD Jateng, Senin (16/2).

Meski begitu, dana banpol itu masih belum bisa dicairkan. Sebab masih banyak parpol yang belum menyerahkan Spj Banpol tahun lalu. Padahal SPJ itu merupakan syarat utama pencairan dana tersebut. ”Kalau parpol sudah menyerahkan SPJ baru nanti dana banpol bisa dicairkan,” imbuhnya.

Sekretaris Umum DPW PKS Jateng, Ahmadi mengaku sudah menyerahkan SPJ Banpol 2014. Ia bahkan mengatakan jika SPJ dijadikan rujukan model pertanggungjawaban dari sisi akuntansinya. Ia menilai jumlah nominal banpol masih terlalu kecil. ”Kalau tujuannya untuk pembinaan kader itu masih kecil. Kalau nominalnya Rp 140 per tahun,” katanya.

Ahmadi mengaku tidak mempersoalkan nominal tersebut. Untuk pembinaan kader dan operasional diakui PKS memiliki sumber pendapatan sendiri. Di antaranya iuran wajib kader inti yang harus untuk kader. (fth/ida/ce1)