Warga Tuding Sri Ratu Caplok Tanah Irigasi

159
MENOLAK: Warga Kalicari RW 5 demo menolak pembelokan saluran hulu Kali Tenggang kemarin. (M. HARIYANTO/RADAR SEMARANG)
MENOLAK: Warga Kalicari RW 5 demo menolak pembelokan saluran hulu Kali Tenggang kemarin. (M. HARIYANTO/RADAR SEMARANG)
MENOLAK: Warga Kalicari RW 5 demo menolak pembelokan saluran hulu Kali Tenggang kemarin. (M. HARIYANTO/RADAR SEMARANG)

KALICARI – Puluhan warga RW 5 Kelurahan Kalicari, Pedurungan kembali menggelar aksi unjuk rasa di irigasi hulu Kali Tenggang. Mereka menuntut agar irigasi yang dibelokkan untuk kepentingan individu tersebut dikembalikan seperti semula.

Sejak pagi, puluhan warga berkumpul di irigasi hulu Kali Tenggang tepatnya di samping Hotel Dalu. Mereka menggelar orasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan. Di antaranya, ”Sri Ratu Mana Janjimu, Tidak Peduli Lingkungan,” ”Sri Ratu Mana Janjimu Mana, Tidak Ada Mediasi”, ”Penguasaan Tanah Negara Melanggar Undang-undang”, ”RW 5 Kalicari Kebanjiran Karena Pembelokan Saluran Irigasi”, ”Sri Ratu Jangan Semena-mena”, ”Hargai Aspirasi Warga RW 5 Kalicari,” serta ”Warga RW 5 Kalicari Menolak Pembelokan Irigasi,”.

Salah satu warga, Hantoro, mengakui, dengan adanya pembelokan irigasi yang dilakukan untuk kepentingan golongan tertentu tersebut berdampak pada permukiman warga. Menurutnya, air di saluran tersebut kerap masuk ke permukiman warga sekitar, khususnya wilayah Kalicari RW 5.

”Sebelum dibelokkan saja, kalau hujan deras, air irigasi itu sudah masuk ke rumah saya setinggi 10 sentimeter. Apalagi sekarang irigasi ini dibelokkan, air yang masuk tingginya malah di atas 10 sentimeter,” keluh warga RW 5 Kalicari ini kepada Radar Semarang, Minggu, (15/2).

Dia mengatakan, saluran irigasi yang sebelumnya lurus, kini telah berubah menjadi berkelok-kelok. Bahkan, lahan irigasi tersebut juga diuruk tanah oleh pihak yang akan mendirikan bangunan. Menurutnya, lahan urukan irigasi tersebut juga termakan oleh pembangunan yang diduga milik Sri Ratu.

”Saluran lama diurug dengan tanah, dan sekarang akan dijadikan bangunan yang diduga milik Sri Ratu. Ini kan namanya mencaplok tanah negara. Dampaknya saluran sekarang menjadi tidak lancar. Malah kalau banjir sekarang meluap hingga ke permukiman warga sekitar,” katanya.

Hal sama juga diungkapkan Lurah Kalicari Suparno. Ia mengakui saluran irigasi di wilayah RW 5 telah dibelokkan oleh seseorang untuk mendirikan bangunan. Bahkan, dalam rencana pembangunan tersebut juga memakan lahan irigasi dengan pengurukan.

”Sekitar Oktober 2014 bangunan itu sudah dikerjakan. Padahal sebelumnya warga juga sudah melakukan penolakan kalau irigasi itu dibelokkan. Tapi, pemilik bangunan tidak merespons. Pembangunan terus berlanjut sampai sekarang. Pembelokan saluran irigasi juga tidak ada sosialisasi kepada warga setempat,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan, sebelum pembelokan irigasi itu mendapat penolakan warga, juga telah dilakukan pembahasan di balai Kelurahan Kalicari. Pertemuan ini mengundang dinas terkait dan pihak pemilik bangunan. Hanya saja, pertemuan ini belum menghasilkan titik kesepakatan.

”Pertemuan dilakukan pada 1 November 2014. Dihadiri Dinas PSDA dan ESDM serta Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang serta perwakilan dari Sri Ratu. Pihak Sri Ratu hanya bisa menunjukkan Keterangan Rencana Kota (KRK) saja, dan tidak menunjukkan izin. Jadi, senjata pihak pemilik bangunan hanya KRK saja. Tapi, kalau menurut saya itu bukan keterangan izin,” paparnya.

Dia menambahkan, pertemuan tersebut dilakukan supaya warga mendapat kejelasan terkait pembelokan irigasi yang dilakukan pihak pembangun. Menurutnya, dari penjelasan Dinas PSDA dan ESDM dalam pertemuan menjelaskan bahwa pembelokan sungai boleh dilakukan asal tidak berakibat terhadap lingkungan.

’Tapi, kami ingin harus ada kajian dulu sebelum melakukan pembelokan irigasi. Pihak Sri Ratu hendaknya melakukan musyawarah kepada warga dulu. Sebab, warga khawatir, baik yang jauh dari sungai maupun dekat sungai merasa terancam jika ada hujan deras terjadi banjir yang nantinya membahayakan permukiman warga,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris PSDA dan ESDM Kota Semarang, Rosid Hudoyo mengakui, kajian dari tenis pembelokan mengakibatkan saluran atau drainase berdampak buruk terhadap lingkungan dibandingkan dari sisi manfaatnya. Bahkan, sampai saat ini pihaknya juga belum menurunkan rekomendasi terkait pembelokan irigasi di tempat tersebut.

”Sampai saat ini kami belum merekomendasikan itu (pembelokan irigasi, Red). Tapi nggak tahu kalau dari DTKP sudah mengeluarkan KRK,” tegasnya.

Kepala DTKP Kota Semarang, Agus Riyanto, mengakui, akan melakukan pencabutan KRK jika nantinya pembangunan tersebut hasilnya tidak sesuai dengan kajian teknis. Hanya saja, pencabutan tersebut menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh dinas terkait.

”Kalau memang itu tidak hasilnya, tidak sesuai kajian teknis, bisa juga KRK kita cabut,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, pembelokan sungai atau aliran memiliki aturan. Bahkan, jika pembelokan saluran tersebut dampkanya membahayakan terhadap lingkungan hendaknya segera dihentikan.
”Itu ada aturannya. Apalagi terkait dengan lingkungan. Kalau ada KRK hendaknya juga harus ada izin. Tapi kalau tidak ada izin harus dihentikan. Apalagi juga mendapat penolakan dari warga karena dianggap membahayakan,” katanya. (mha/aro/ce1)