SIAP DIBANGUN : Waduk Logung akan segera dibangun tahun ini, meski masih terkendala pembebasan 22 persen lahan. (RADAR KUDUS)
SIAP DIBANGUN : Waduk Logung akan segera dibangun tahun ini, meski masih terkendala pembebasan 22 persen lahan. (RADAR KUDUS)
SIAP DIBANGUN : Waduk Logung akan segera dibangun tahun ini, meski masih terkendala pembebasan 22 persen lahan. (RADAR KUDUS)

SEMARANG – Pembangunan Waduk Logung di Demak, rencananya bakal dimulai tahun 2015. Jika proyek ini berjalan lancar, maka waduk sudah bisa dioperasikan mulai 2018 mendatang. Meski begitu, sampai saat ini masih tersisa setidaknya 22 persen lahan yang masih belum dibebaskan. Pemerintah akhirnya menempuh jalur konsinyasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan bahwa Komisi D sudah melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan waduk tersebut. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana progres dari pemerintah untuk proyek besar tersebut. Hasilnya, meski pembangunan akan dimulai ternyata masih ada sejumlah lahan yang masih belum dibebaskan. ”Pemerintah memilih jalan konsinyasi. Ada sekitar 22 persen lahan yang belum dibebaskan,” katanya.

Ia menambahkan, lahan yang belum dibebaskan merupakan milik warga sekitar. Warga menolak melepas tanah, karena harga yang ditawarkan tidak sesuai. Warga meminta harga tinggi, sedangkan pemerintah tidak sanggup. Tidak hanya di Waduk Logung, hampir semua proyek di Jateng masalahnya di pembebasan lahan. ”Kami sudah beraudiensi dengan warga dan mereka memang ada masalah soal harga lahan yang terkena proyek pembangunan waduk. Harganya masih tidak cocok,” imbuhnya.

Politisi PKS ini menyambut baik pembangunan Waduk Logung tersebut. Sebab, jika proyek ini rampung, akan berdampak positif untuk warga. Sebab bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan banjir di daerah Juwana Pati, Kudus dan sekitarnya. ”Selain itu, nanti air juga bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau datang. Sehingga bisa mengurangi kekeringan dan bisa dimanfaatkan warga,” tambahnya.

Rencananya pembangunan waduk membutuhkan lahan seluas 196 hektare. Lahan ini tersebar di Desa Tanjungrejo (Kecamatan Jekulo) dan Desa Kandangmas (Kecamatan Dawe) serta lahan milik Perum Perhutani. Pembangunan waduk ini merupakan program dari Pemerintah Pusat yang ada di Jateng. ”Untuk dana pembangunan dari pusat, kami di daerah hanya membantu untuk pembebasan lahan,” tambahnya. (fth/ida/ce1)