KUMUH: Setiap hari sampah menumpuk bahkan meluber di jalan jantung Kota Bandungan. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)
KUMUH: Setiap hari sampah menumpuk bahkan meluber di jalan jantung Kota Bandungan. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)
KUMUH: Setiap hari sampah menumpuk bahkan meluber di jalan jantung Kota Bandungan. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang, setiap hari selalu terjadi kesemrawutan lalulintas. Penyebabnya tidak lain karena parkir sembarangan di tepi jalan serta banyaknya pedagang di pinggir di trotoar dan pinggir jalan. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang seakan pasrah karena tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Padahal Bandungan menjadi kota tujuan wisata nasional, karena terdapat sejumlah objek wisata, termasuk Candi Gedongsongo.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Semarang, Sumardi Darmadi, mengatakan, potensi wisata di Kabupaten Semarang sangat bagus dan tidak kalah dengan daerah lain. Seperti di Bandungan yang memiliki daya tarik luar biasa karena memiliki Candi Gedongsongo. Potensi tersebut, menurut Sumardi, harus didukung peran pemerintah dalam menggarap infrastruktur yang layak. Selain itu, belum ada penataan tempat parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga kawasan wisata dapat tertata dengan baik dan tidak terjadi kemacetan lalulintas.

“Jika Bandungan ditata, maka tidak sampai semrawut seperti sekarang ini. Sebentar lagi pilihan bupati, kami berharap nantinya ada tokoh yang berani mengambil kebijakan untuk meningkatkan sektor perekonomian dan wisata dengan menata kawasan Bandungan dan tempat wisata lainnya,” tutur Sumardi Darmadi.

Salah satu anggota Kelompok Sadar Wisata Bandungan, Budi Nugroho, 37, warga Junggul, Bandungan mengatakan, sejak dulu Pemkab Semarang hanya memunculkan wacana saja untuk menata Bandungan. Tetapi hingga saat ini belum ada aksi di lapangan dalam penataan Bandungan. Saat ini, kesemrawutan di Bandungan semakin parah, sepanjang trotoar dipenuhi pedagang, sungai-sungai penuh sampah. Terjadi kemacetan di sana-sini karena tidak ada lahan parkir dan wisatawan berjalan kaki di jalanan, karena trotoar digunakan untuk berjualan.

“Dari dulu hanya rapat-rapat terus, wacana didengungkan tapi tidak ada action. Percuma saja. Kami butuh kejelasan untuk penataan. Sebab lama-lama Bandungan akan ditinggalkan wisatawan, buktinya tahun ini saja jumlah wisatawan menurun. Sebenarnya mudah untuk menata, tinggal Pemerintahnya mau atau tidak dan tegas atau tidak. Satpol PP semestinya bergerak tho sebagai penegak Perda,” kata Budi.

Menanggapi hal itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, mengatakan, problem di Bandungan adalah parkir, PKL dan sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu penanganan terpadu sejumlah instansi dengan melibatkan masyarakat dan investor swasta. Rencana penataan sudah ada, hanya saja terbentur lahan, sekalipun ada lahan yang lokasinya strategis namun masih menjadi milik PT KAI. Seperti pembuatan parkir bertingkat, namun lahannya sampai saat ini belum ada.

“Kalau hanya mengandalkan dana APBD tentu tidak memungkinkan bisa cepat terlaksana. Jadi harus ada kerja sama dengan swasta dan masyarakat,” kata Gunawan.

Menurut Gunawan, saat ini memang perlu membuat kantong parkir, apalagi ada larangan parkir di tepi jalan umum nasional maupun provinsi. Sehingga masalah parkir bisa terkendali. “Khusus di Bandungan memang harus dibuat gedung parkir bertingkat tetapi tidak ada lahan. Sekalipun ada lahan, itu milik PT KAI dan kita perlu melakukan pendekatan dan kerja sama,” ujarnya. (tyo/aro)