Kriminalitas Jalanan Naik 7 Persen

149

TINGKAT kriminalitas yang terjadi di jalanan Kota Semarang naik sebesar 7 persen dalam kurun waktu 2013 hingga 2014. Hal itu dikatakan Kriminolog Universitas Diponegoro (Undip) Budi Wicaksono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Sabtu (14/2).

Menurut Budi, peningkatan tersebut dikarenakan minimnya patroli oleh pihak kepolisian terutama di jalan-jalan yang jarang dilewati warga. Karena itu, perlu dilakukan patroli rutin oleh pihak kepolisian guna menekan angka kejahatan di jalan raya.

Dikatakan, dengan adanya patroli yang rutin, akan bisa meminimalisasi terjadinya kejahatan di jalan raya. Selain itu, lanjut Budi, banyaknya kasus kriminal yang terjadi selama ini lantaran belum berimbangnya jumlah warga dengan personel kepolisian. Sehingga jika masih banyak kasus kriminal tidak terungkap, tidak sepenuhnya itu kesalahan kepolisian. ”Jumlah personel polisi di Indonesia masih sangat kurang,” katanya.

Disebutkan, secara nasional, perbandingannya kurang lebih 1:600. Satu anggota polisi harus melayani 600 orang. Padahal idealnya seharusnya 1:350. Artinya, 1 anggota polisi melayani 350 orang. ”Maka jika masih banyak kasus kriminal tidak bisa terungkap, tidak bisa menyalahkan pihak kepolisian. Tapi ya bukan berarti polisi boleh enak-enakan,” ujarnya.

Budi menyayangkan, model kinerja yang digunakan tim kepolisian saat ini bekerja pasif, yakni menerima laporan, kemudian baru bergerak. Artinya, kepolisian tidak bergerak secara aktif atau melakukan upaya pencegahan. ”Polisi kita masih kayak modelnya pemadam kebakaran, yang datang setelah ada kejadian. Harusnya diperkuat melakukan upaya pencegahan. Jika polisi masih menggunakan model pemadam kebakaran, ya kita tidak bisa berharap banyak,” katanya.

Budi mencatat, dari penelitiannya tingkat laporan masyarakat akan terjadinya kriminalitas di Kota Semarang untuk tahun 2014 juga mengalami penurunan. Namun penyebab pasti menurunnya jumlah laporan masih belum diketahui. ”Entah karena masyarakat sudah tidak percaya sama polisi atau sebab lain, belum begitu jelas,” ujarnya.

Selain patroli yang dilakukan secara rutin oleh kepolisian, hal lain yang dapat dilakukan yakni dengan metode techno perfection atau pemaksimalan penggunaan teknologi yang dapat menunjang kemaksimalan kinerja kepolisian dalam menekan angka kriminalitas di jalanan. ”Contohnya dengan pemasangan CCTV di semua tempat yang disinyalir rawan kejahatan, jalan-jalan yang sepi diberi penerangan yang maksimal. Soalnya kejahatan di jalan kerap terjadi di jalan-jalan yang kondisinya sepi dan gelap,” katanya.

Terkait aksi tembak mati terhadap penjahat jalanan, Budi menilai hal itu belum perlu dilakukan, kecuali memang karena keadaan memaksa. ”Misalnya, jika tidak dibunuh, maka pelaku akan membunuh, itu lain ceritanya. Karena menembak mati yang tidak melalui peraturan hukum, dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Budi.

Hal senada diungkapkan Mirza Zulkarnain, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng Kementerian Hukum dan HAM RI. Menurut dia, aksi tembak mati terhadap pelaku kriminalitas jalanan perlu melihat aspek penegakan hukumnya, serta perlu dikaji lebih dalam lagi akan masalah tersebut dari sisi HAM.

”Mengenai hal itu, kami masih akan mendiskusikan dengan kawan-kawan guna menelaah aspek-aspek hukum pelangaran HAM-nya. Satu sisi perlunya tetap berpijak dengan hukum positif di negara Indonesia,” kata Mirza Zulkarnain.

Direktur Pusat Sumber Daya Hukum untuk Keadilan Jender dan HAM ”Legal Resources Center for Gender Justice and Human Rights”, Fatkhurozi, mengatakan, pihaknya tidak setuju jika pelaku kriminalitas jalanan langsung ditembak mati. Baginya kejahatan dilawan dengan kejahatan dunia akan habis. ”Kami tidak setuju dengan solusi tersebut, karena tidak menyelesaikan persoalan. Seharusnya tata kota diperbaiki sehingga kejahatan dapat diminimalisasi,” tandasnya.

Dikatakan, seharusnya penataan kota dimaksimalkan oleh pemerintah. Misalnya, dengan memperbanyak CCTV di jalan, pos polisi yang sudah ada benar-benar dijaga hingga malam dan diperbanyak titiknya, polisi jangan terfokus di mapolsek, lampu penerangan jalan diperbanyak, gedung-gedung yang kosong ditertibkan, serta transportasi publik ditata dan diperbaiki.

”Negara juga perlu memberikan kompensasi kepada si korban bukan hanya dari segi pidana saja namun juga bantuan keluarga yang ditinggalkan,” ungkapnya

Dia mengatakan, tembak mati bukanlah solusi melainkan frustrasi. ”Langsung tembak mati dari sisi undang-undang HAM memang masih ada yang menoleransi, namun harus dengan prosedur yang ketat dan melalui pengadilan. Jangan asal tembak mati, cukup tembak melumpuhkan saja,” ujarnya (amu/ewb/mg21/aro/ce1)