Diduga, Banyak Kapal Manipulasi Dokumen

121
TERTIBKAN DOKUMEN KAPAL : Pemprov Jateng akan menertibkan dokumen kapal yang selama ini diduga berbeda dengan ukuran fisik kapal sebenarnya. (DOK/RADAR SEMARANG)
TERTIBKAN DOKUMEN KAPAL : Pemprov Jateng akan menertibkan dokumen kapal yang selama ini diduga berbeda dengan ukuran fisik kapal sebenarnya. (DOK/RADAR SEMARANG)
TERTIBKAN DOKUMEN KAPAL : Pemprov Jateng akan menertibkan dokumen kapal yang selama ini diduga berbeda dengan ukuran fisik kapal sebenarnya. (DOK/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan segera menginventarisasi sejumlah kapal yang ada di Jawa Tengah. Pasalnya, beberapa kapal diduga memiliki dokumen yang berbeda dengan ukuran fisik yang sebenarnya.

”Melalui SK nomor 523 tahun 2014, gubernur telah memerintahkan melakukan inventarisasi. Kami mencurigai ada ketidaksesuaian antara dokumen kapal dan ukuran fisiknya,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Lalu M. Safriadi.

Lalu menjelaskan, jika kecurigaan itu benar maka akan merugikan pemerintah. Di sisi lain, juga menguntungkan bagi pemilik kapal yang telah memalsukan dokumennya. Sebab, mereka tidak membayar pajak retribusi sebagaimana yang ditentukan dan mengonsumsi bahan bakar bersubsidi.

Kapal dengan ukuran di atas 30 GT (gross ton) tidak diperbolehkan menggunakan bahan bakar bersubsidi. Namun karena ukurannya yang tertera di dokumen diturunkan, maka boleh membeli bahan bakar bersubsidi. ”Dari sisi nominal bahan bakar, jelas merugikan negara,” tegasnya.

Ditambahkan, pajak abonemen untuk kapal ukuran di atas 30 GT juga berbeda dengan ukuran di bawahnya. Jika mereka tetap membayar pajak sesuai dengan yang tertera di dokumen, maka berakibat hilangnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak retribusi. ”Pajak kapal di atas 30 GT masuk ke pemerintah pusat. Sementara pajak kapal di bawah 30 GT masuk ke pemerintah provinsi,” imbuh Lalu.

Lalu menegaskan, jika nantinya ada kapal yang ketahuan melanggar dokumen, maka terlebih dahulu dilakukan upaya peneguran. Namun, jika mereka masih membandel dan tidak mau menyesuaikan ukuran sebagaimana dokumen, maka izinnya akan dicabut. ”Tujuan dari inventarisisasi ini, tidak lain adalah menyejahterakan nelayan-nelayan kecil,” tandasnya. (fai/ida/ce1)