40 Persen Badan Usaha Belum Daftar

137

KENDAL – Sampai Februari tahun ini, masih banyak badan usaha yang belum mendaftarkan diri atau karyawannya sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, Sesuai Peraturan Presiden No. 11 tahun 2013 semua badan usaha per 1 Januari 2015 wajib mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Kesehatan. “Masih banyak Badan Usaha yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS meskipun batas waktunya sudah lewat. Jumlahnya masih ratusan perusahaan, kalau prosentasenya sekitar 40 persen lebih,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendal, Reni Suryanti Kusumandari, Jumat (13/2).

Reni Suryanti menambahkan, sejauh ini pihaknya akan melakukan pendataan jumlah badan usaha baik kecil, menengah dan besar yang ada di wilayah Kendal. “Kami sedang berkoordinasi dengan Disnakertrans Kendal dan BPMPT, untuk mendata jumlah badan usaha dan karyawannya,” imbuhnya.

Namun Reni menyampaikan jika sampai saat ini sudah ada lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk di Kendal yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut jika data penduduk Kendal sekitar 950 ribu jiwa, maka seluruhnya ada sekitar 475 ribu penduduk Kendal yang belum terdaftar BPJS. “Untuk warga miskin, kami masih menunggu dari pemerintah daerah untuk membayarkan iuran anggota warga miskin dari Jaminan Sosial yang bersumber dari APBD. Sebab BPJS Kesehatan ini sifatnya wajib bagi seluruh masyarakat, baik miskin maupun kaya,” tambahnya.

Sedangkan terkait banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawaannya, ia akan melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan. Sebab BPJS menyatakan sudah melakukan sosialisasi terkait wajib kepesertaan dalam BPJS. “Kami akan melakukan kerjasama dengan semua penyelenggara pemerintahan di sini. Diharapkan nantinya, semua Badan Usaha yang belum menjadi peserta bisa dikontrol dan diperintahkan untuk ikut menjadi peserta. Terutama pada saat perpanjangan izin usaha,” tegasnya.

Adapun bagi Badan Usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS akan diberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi denda sampai pencabutan izin usaha. Hal ini tujuannya agar semua pekerja dan masyarakat umum mendapatkan jaminan kesehatan yang resmi dari pemerintah. “Perusahaan yang tidak mendaftar bisa dikenakan denda Rp 1 milyar dan pidana maksimal delapan tahun penjara,” tambahnya. (bud/fth)