Pemprov Rugi Rp 220 M

153
Amir darmanto. (Dok)
Amir darmanto. (Dok)
Amir darmanto. (Dok)

SEMARANG – Setidaknya sebanyak 88 hektare aset milik Pemprov Jateng yang dikelola Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) di Kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar masih bermasalah. Komisi A DPRD Jateng menemukan jika lahan yang disewa beberapa pihak, baik masyarakat petani sampai pengusaha itu justru membuat pemprov merugi.

Betapa tidak, sejak tahun 2007 sampai 2014 ternyata tagihan kepada penyewa baru terbayar sekitar Rp 87,5 miliar dari total tagihan sebesar Rp 307,5 miliar. ”Kalau dihitung itu baru sekitar 26 persen yang sudah terbayar. Tunggakan yang masih belum terbayarkan sekitar Rp 220 miliar,” kata Anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto.

Politisi PKS ini menambahkan, dari kunjungan ke daerah itu banyak ditemukan masalah terkait dengan pengelolaan lahan pemprov tersebut. Pengelolaan yang tidak profesional justru membuat penyewa tidak membayar uang sewa. Ironisnya, justru kalangan pengusaha yang enggan membayar uang pembayaran sewa lahan tersebut. ”Dari pengamatan kami justru rakyat kecil yang sudah membayar uang sewa. Dari 62 KK yang sudah membayar sebanyak 38 KK,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihak CMJT bekerja sama dengan pengacara negara yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) sudah melakukan upaya yang keras untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi ternyata justru dari tagihan yang macet sebagian besar dilakukan orang-orang kaya atau pengusaha. ”Kami mengusulkan agar dilakukan upaya hukum lagi kepada mereka yang belum melunasi atau yang belum membayar biaya sewa aset pemprov. Ini harus segera diselesaikan,” tambahnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur HD tidak menampik jika banyak aset Pemprov Jateng yang tidak terurus. Komisi A saat ini sedang fokus untuk menelusuri berbagai aset bermasalah di Jateng. Karena banyaknya aset bermasalah, jelas akan memengaruhi PAD di Jateng. ”Aset pemprov memang banyak yang bermasalah. Ini harus menjadi perhatian Pemprov Jateng,” katanya.

Selain di Tawangmangu, DPRD Jateng juga menemukan banyak aset Pemprov Jateng yang tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Di Manahan, Solo misalnya tanah seluas 4.410 m2 yang dikuasai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta ternyata tidak berizin. Padahal, lahan itu merupakan aset milik pemprov di bawah tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng. Temuan ini diketahui setelah dewan melakukan kunjungan ke UP3AD Surakarta. ”Setelah ditelusuri ternyata penggunaan lahan itu tanpa izin,” tambahnya.

Ketidakjelasan status lahan itu sudah terjadi sejak zaman Gubernur Bibit Waluyo. Dengan status tanpa izin, otomatis tidak ada pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari lahan tersebut. Gubernur Jateng mestinya segera menyelesaikan persoalan itu agar jangan sampai kasus lahan yang bermasalah dibiarkan berlarut-larut. (fth/ric/ce1)