SEMARANG – Pelabuhan Tanjung, Bonang, Rembang ternyata sampai saat ini belum memiliki izin resmi. Mulai dari Rencana Induk Pelabuhan, izin kawasan lingkungan sampai perizinan kawasan pengembangan pelabuhan. Padahal, pelabuhan itu sudah beraktivitas dan sudah digunakan untuk bongkar pasang muatan. DPRD Jateng berharap Pemprov Jateng bergerak cepat untuk menutup sementara operasional di pelabuhan tersebut. Sebab, pelabuhan itu masih dianggap ilegal.

Dewan berpendapat saat izin sudah keluar, pelabuhan boleh dioperasikan kembali mengingat pertumbuhan sektor ekonomi di kawasan itu sudah meningkat. ”Kami sudah memantau langsung ke pelabuhan itu. Ternyata memang belum mengantongi izin. Ya lebih baik ditutup sementara sambil menunggu izin rampung,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Hadi Santoso.

Ia menambahkan, sebelumnya sesuai rencana kawasan Tanjung Bonang hanya akan dijadikan dermaga atau terminal dari Pelabuhan Tosik Agung. Pemerintah pusat kemudian mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk pembangunannya di tahun 2009. Namun dalam perkembangannya, Pemkab Rembang justru menjadikan sebagai Pelabuhan Regional dan enggan disebut terminal. ”Masalah muncul, karena untuk pelabuhan regional harus ada izinnya. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Kalau keterangan dari Pemkab Rembang sudah mengurus tapi belum keluar,” imbuhnya.

Dalam lawatannya, Komisi D DPRD Jateng menemukan banyak masalah di lapangan. Sekarang tidak hanya dermaga 1, tapi ada tiga dermaga lain yang dibangun pihak swasta. Bahkan ketika meminta keteragan dari pihak pengelola, ternyata bongkar pasang di pelabuhan itu mencapai 35 matrik ton per bulan. ”Anehnya, ternyata ada retribusi yang dibayarkan dan ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun. Tapi kami belum tahu retribusi masuk ke mana, karena ini kan pelabuhan belum berizin atau ilegal,” tambahnya.

Ia berharap Gubernur Jateng bergerak cepat menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai negara hukum, mestinya praktik ilegal seperti di Pelabuhan Tanjung Bonang dihentikan. Dewan meminta agar aktivitas di pelabuhan dihentikan sementara sembari menyelesaikan perizinan pelabuhan. ”Ini kan negara, mestinya semua aturan harus jelas. Kalau Pemkab Rembang bergerak cepat masalah ini tidak akan berlarut-larut,” tambahnya. (fth/ric/ce1)