TAK SEDAP: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Kepala DKP Ulfi Imran Basuki (paling kanan), saat meninjau lokasi TPS, yang berdampak terhadap proses belajar mengajar SD Srondol Wetan 04. (Humas For Rase)
TAK SEDAP: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Kepala DKP Ulfi Imran Basuki (paling kanan), saat meninjau lokasi TPS, yang berdampak terhadap proses belajar mengajar SD Srondol Wetan 04. (Humas For Rase)
TAK SEDAP: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Kepala DKP Ulfi Imran Basuki (paling kanan), saat meninjau lokasi TPS, yang berdampak terhadap proses belajar mengajar SD Srondol Wetan 04. (Humas For Rase)

SRONDOL WETAN — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi langsung menginstruksikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk segera mengatasi permasalahan bau tak sedap yang mengganggu proses belajar mengajar SD Srondol Wetan 04.

Kemarin (13/2), Hendi, sapaan akrab wali kota melakukan tinjauan ke sekolah dasar yang berlokasi di Jalan Rasamala itu, untuk mengetahui secara pasti kondisi di lapangan. Benar saja, keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) berdekatan dengan SD Srondol Wetan 04. Bau tak sedap semakin parah ketika sampah-sampah tersebut terbawa air hujan dan masuk ke selokan sekolah. Sudah dua hari terkahir, guru dan para murid memakai masker ketika menjalankan proses belajar mengajar.

Melihat kondisi di lapangan, wali kota langsung memerintahkan Kepala DKP Ulfi Imran Basuki, dalam waktu dekat agar memindahkan TPS tersebut jadi satu dengan TPS pasar. ”Sehingga bau menyengat tidak ada lagi di sekolahan dan TPS lebih efektif menjadi satu,” terangnya.

Sementara itu Ulfi menjelaskan, selama ini TPS dikelola langsung oleh kecamatan setempat. Dan titik penempatannya pun hasil musyawarah bersama warga setempat. Memang diakui, keberadaan TPS memang tidak ideal jika berdekatan dengan rumah warga, apalagi sekolah. ”Sebelumnya juga sudah dirapatkan oleh lurah dan warga setempat, hasilnya tidak ada lokasi yang bisa disepakati, akhirnya kontainer sampah digeletakan di jembatan dekat SD itu. Memang kalau dinilai itu tidak layak, tapi masalahnya sudah tidak ada lahan lagi,” terang Ulfi.

Sebagai solusi sementara, TPS warga yang berada di dekat sekolahan akan digabung dengan TPS pasar. Meski lokasinya tetap berada di kawasan tersebut, namun kondisi TPS pasar dinilai lebih layak. ”Kalau TPS warga itu digeletakkan begitu saja, sehingga air dari sampah langsung ke tanah, berbeda dengan TPS pasar yang memiliki landasan. Sehingga mudah dibersihkan,” katanya.

Menurutnya, persoalan penempatan TPS menjadi sebuah permasalahan yang merata di wilayah Kota Semarang, utamanya permukiman yang padat penduduk. Mayoritas warga tidak berkenan jika kontainer sampah berada di dekat rumahnya, di sisi lain permukiman tersebut sudah tidak memiliki lahan yang strategis untuk penempatan TPS. “Idealnya TPS jauh dari lingkungan perumahan warga, tapi kendalanya sudah tidak ada lahan. Penempatan TPS ini jadi problem merata, kalau wilayah permukiman itu luas dan tidak padat penduduk, maka TPS bisa ditempatkan jauh dari permukiman, tapi kalau daerah padat TPS itu jadi problem. Kita sedang berfikir cara menangani agar TPS tidak bau itu bagaimana, mungkin dengan teknologi,” katanya.

Ke depan pihaknya akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu di sejumlah titik. Hal itu dianggap sebagai solusi mengurangi bau sampah. ”TPST juga bisa menjadi solusi karena sampah yang dibuang langsung diolah menjadi barang bermanfaat, jadi tidak bau,” imbuhnya.

Di Kota Semarang sendiri baru ada sekitar 15 TPST. Melihat wilayah Semarang yang luas, idealnya ada 150 TPST. ”Tapi tidak mudah untuk mengelola TPST. Selama ini kita serahkan kepada warga. Jadi kami berharap ada warga yang memang mau mengelola TPST, kita nanti yang akan fasilitasi pembuatan TPST,” tandasnya. (zal/ce1)