Yeni Andriyani. (DOK/RASE)
Yeni Andriyani. (DOK/RASE)
Yeni Andriyani. (DOK/RASE)

KENDAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal bakal mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang terkait kasus korupsi terdakwa Mantan Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi. Alasannya, putusan belum memenuhi rasa keadilan.

Kepala Kejari Kendal, Yeni Andriyani mengatakan, secara alasan putusan yang oleh majelis hakim, perinsipnya sama. Yakni majelis hakim dan jaksa sama-sama membuktikan jika Markesi terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) keagamaan Kabupaten Kendal tahun anggaran 2010. Yakni secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tapi dalam hal penjatuhan vonis, dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kendal menuntut pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, JPU juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. “Sedangkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang hanya menjatuhi pidana tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair dua bulan penjara. Jadi kami memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Semarang,” katanya.

Ia menambahkan, dalam pengajuan banding nantinya pihaknya menuntut Pengadilan Tinggi untuk menvonis politisi Golkar tersebut untuk menanggung semua uang kerugian negara, yakni sekitar Rp 1,2 miliar. “Yakni terdakwa agar membayar PT Tipikor menjatuhkan pidana agar terdakwa Markesi membayar uang pengganti kerugian negara,” tambahnya.

Saat ini, pihaknya akan menyusun memori banding untuk kemudian dikirim ke PT Tipikor Semarang. “Memori banding sedang kami susun, kami berharap kerugian negra ini bisa pulih. Sebab jaksa membuktikan, kerugian negara seebsar Rp 1,2 miliar dilakukan oleh terdakwa (Markesi, Red),” tambahnya.

Pengajuan banding bukan hanya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal. Nurmarkesi juga secara tegas akan membawa putusan Majelis Hakim Tipikor tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Hal itu dilakukan lantaran dirinya merasa tindakannya tidak mengakibatkan kerugian negara seperti yang didakwakan jaksa. “Saya merasa didzolimi. Saya menduga ada indikasi pesanan dari pihak tertentu. Tujuannya supaya saya tidak mencalonkan diri lagi sebagai bupati saat itu,” kata Siti Nurmarkesi. (bud/fth)