SIDAK LIMBAH : BLH Kabupaten Semarang bersama Komisi C DPRD Kabupaten Semarang dan OPSI, Selasa (10/2) pagi kemarin melakukan sidak pada instalasi pengolahan limbah cair PT Sosro dan PT Insanpaq. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
SIDAK LIMBAH : BLH Kabupaten Semarang bersama Komisi C DPRD Kabupaten Semarang dan OPSI, Selasa (10/2) pagi kemarin melakukan sidak pada instalasi pengolahan limbah cair PT Sosro dan PT Insanpaq. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
SIDAK LIMBAH : BLH Kabupaten Semarang bersama Komisi C DPRD Kabupaten Semarang dan OPSI, Selasa (10/2) pagi kemarin melakukan sidak pada instalasi pengolahan limbah cair PT Sosro dan PT Insanpaq. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Perusahaan pencucian garment PT Insanpaq, diduga belum mengolah limbahnya sesuai aturan yang berlaku. Ada dugaan belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Hal tersebut terungkap saat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Semarang bersama Komisi C DPRD Kabupaten Semarang dan Organisasi Pelestari Sungai Indonesia (OPSI), Selasa (10/2) kemarin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sungai Klampok, serta pengolahan limbah cair di perusahaan teh PT Sosro dan pencucian garment PT Insanpaq di Kecamatan Bergas.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan bahwa pihaknya bersama BLH telah melakukan pengecekan di Sungai Klampok, PT Sosro dan PT Insanpaq. Dari hasil pengecekan secara visual untuk Sungai Klampok memang ada indikasi tercemar. Namun perlu mendalami dengan menguji laboratorium. Sementara di PT Sosro pengolahan limbahnya sudah bagus. Sedangkan di PT Insanpaq ada dugaan pengelolaan limbahnya tidak bagus.

“Air sungai itu nanti akan dicek oleh BLH. Untuk PT Sosro sudah kami cek dan sudah bagus. Paling parah di Insanpaq, sebab Izin Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IIPLC) belum ada. Kami menduga limbahnya belum diolah maksimal,” tutur Ngesti, di sela-sela sidak.

Ngesti menambahkan, sebelumnya tim dari Komisi C dan BLH juga sudah melakukan sidak ke PT Sidomuncul dan beberapa perusahaan lain. Untuk Sidomuncul memang ada temuan yakni aliran air berwarna hitam dan berbau yang diduga kuat langsung masuk ke sungai sebelum masuk ke IPAL. “Saat sidak di Sidomuncul, temuannya saluran yang diduga tidak masuk ke IPAL. Kami punya rekaman visualnya,” imbuh Ngesti.

Menurut Ngesti, pihaknya akan meminta Bupati Semarang menghadirkan para perwakilan perusahaan yang telah disidak dan diduga tak mengolah limbah secara sempuran. Mereka akan didengar keterangannya terkait temuan Komisi C tersebut. “Selanjutnya, kami akan melakukan rapat kerja untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada eksekutif seperti apa dan apa saja yang harus dilakukan,” tandasnya.

Ditambahkan anggota Komisi C, Joko Sriyono, mendesak agar Satpol PP Kabupaten Semarang tegas dalam menegakkan aturan. Joko meminta Satpol PP menutup PT Insanpaq karena perizinannya tidak lengkap. Bahkan pengelolaan limbahnya belum ada.
“Insanpaq ternyata belum ada izin pengolahan limbahnya. Semestinya operasionalnya harus dihentikan, sebab bisa mencemari lingkungan. Ini tugasnya Satpol PP untuk menindak,” kata Joko.

Sementara itu, Kepala BLH, Nurhadi mengatakan bahwa BLH akan menerapkan fungsi regulasi, pengawasan serta pembinaan berkaitan pengolahan limbah agar sesuai standar baku mutu air. Memang masih ada perusahaan yang perlu pembinaan.
“Seperti di Insanpaq membuang limbah tak sesuai ketentuan. Tidak hanya ketentuan daerah saja, tetapi harus mematuhi peraturan pemerintah berkaitan dengan kualitas air sungai,” tutur Nurhadi.

Nurhadi menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan teguran pada PT Sidomuncul, karena ada satu outlet limbah cair yang masuk ke sungai. Selain itu, Sidomuncul diminta memperbiki kinerja IPAL dan memperhatikan baku mutu air sungai. Dalam surat teguran itu, Sidomuncul juga diminta membongkar penutup anak Sungai Klampok sepanjang 60 meter. “Surat tersebut dikirim Bupati Semarang kepada Sidomuncul agar segera melakukan perbaikan,” tutur Nurhadi. (tyo/ida)