Sri Sunarti Tempuh Kasasi

155
GUGATAN : Mantan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Ungaran, Sri Sunarti saat menjalani proses persidangan di PHI Semarang kemarin. (JOKO/RADAR SEMARANG)
GUGATAN : Mantan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Ungaran, Sri Sunarti saat menjalani proses persidangan di PHI Semarang kemarin. (JOKO/RADAR SEMARANG)
GUGATAN : Mantan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Ungaran, Sri Sunarti saat menjalani proses persidangan di PHI Semarang kemarin. (JOKO/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Mantan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Cabang Ungaran, Sri Sunarti, berencana menempuh upaya kasasi setelah gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ditolak hakim dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang, Selasa (10/2).

Sri Sunarti selaku pemohon gugatan didampingi kuasa hukumnya, Bambang Supriyadi merasa kecewa kepada hakim dalam membacakan putusan, karena hanya mengacu kepada perjanjian kerja sama (PKB) antara penggugat dan tergugat, yaitu BRI.
Putusan itu semestinya mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kedudukannya lebih tinggi. ”Hakim tidak tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan karena yang menjadi dasar hanya PKB. Putusan ini tidak mengindahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena itu kami akan mengajukan kasasi,” kata Bambang Supriyadi usai persidangan.

Pihaknya menilai, perkara itu harusnya masuk sanksi internal. Terlebih lagi, PKB antara penggugat dan tergugat yang mendasari putusan itu dilakukan oleh Kantor Pusat dan tak terdaftar di Kabupaten Semarang. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Tamto SH, MH didampingi Yosoef Moestafa, SE, SH, MH, dan RR Ambar Budi.

Perkara ini bermula saat Sunarti warga Jalan Melati Baru II RT 04 RW 04 Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mencairkan kredit fiktif atas nama Tri Widodo sebesar Rp 50 juta. Hal itu telah diakui penggugat dan uangnya sudah dikembalikan ke perusahaan secara finansial sehingga perusahaan tidak dirugikan. Dalam amar putusannya, Tamto mengabulkan gugatan Sunarti untuk sebagian. ”Menyatakan penggugat adalah karyawan tetap tergugat sejak tanggal 2 September 1996. Menyatakan, tergugat yang telah melakukan PHK terhadap penggugat adalah sah secara hukum,” ungkapnya.

Hakim menyatakan sah terkait anjuran mediator tertanggal 14 Agustus 2014 serta menolak permohonan gugatan selebihnya. Dalam materi gugatan sebelumnya, Sunarti memohon agar hakim menyatakan pencairan kredit atas nama Tri Widodo sebesar Rp 50 juta sudah melalui prosedur dan mekanisme yang benar.

Penggugat juga memohon agar tergugat mempekerjakan kembali dan membayar upah penuh kepada penggugat sesuai jabatannya selama di PHK. Usai mendengarkan putusan hakim, kuasa hukum BRI enggan memberikan keterangan terhadap wartawan. Mereka langsung bergegas meninggalkan ruangan sidang. (mg21/zal/ce1)