Zaenal Arifin. (IST)
Zaenal Arifin. (IST)
Zaenal Arifin. (IST)

MUNGKID—Turunnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dinilai bakal menyulitkan pemerintah kabupaten dalam menyusun peraturan di daerah. Pasalnya, akan banyak pertentangan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, terdapat beberapa pasal dalam UU 6/2014 dan PP 43/2014 tentang desa yang menyulitkan sebagian daerah. Terutama untuk merumuskan satu kebijakan ideal, terkait kesejahteraan kades dan perdes yang diatur dalam Pasal 81 PP tersebut. ”Penghasilan tetap kepala desa (kades) dan perangkat desa (perdes) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya.

Pengalokasian ADD diatur dalam Pasal 81 dan 96 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014. Penggunaan ADD antara lain, untuk membayar penghasilan tetap kades dan perdes di masing-masing desa.

Dengan demikian, ada kemungkinan pendapatan perangkat desa akan turun dibandingkan sebelumnya. Terlebih tidak ada lagi hak perangkat mengelola tanah bengkok. ”Tapi kini Pemkab sedang melakukan kajian mendalam,” kata Zaenal dalam rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Saryan Adiyanto, Selasa (10/2).

Sebelumnya, DPRD mengingatkan, usulan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang tunjangan penghasilan tetap kades dan perdes mengandung sensitifitas tinggi. Karena hal itu menyangkut kesejahteraan kades dan perdes yang tersebar di 367 desa di 21 kecamatan.

Bupati mengatakan dalam ketentuan PP itu, maka tidak ada dasar hukum bagi pemda untuk menunda pelaksanaan aturan tersebut, meski terdapat banyak kendala. Menurut dia, Pasal 81 bertujuan untuk keadilan distribusi anggaran pada masing-masing desa untuk membiayai aparatur birokrasi desa.

Di samping untuk lebih mengoptimalkan anggaran desa padaprogram-program yang berpihak pada rakyat yaitu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Filosofi dari Pasal 81 tersebut sebenarnya adalah rasionalisasi jumlah perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa,” kata bupati.

Saat ini, lanjut dia, Pemda masih menghitung dan melaksanakan simulasi-simulasi ADD bagi masing-masing desa sebagai dasar penyusunan formulasi yang ideal. Termasuk melakukan konsultasi ke Pemprov Jateng dan Kementerian Dalam Negeri. (vie/ton)