Alwin Basri. (Dok)
Alwin Basri. (Dok)
Alwin Basri. (Dok)

SEMARANG – Kalangan DPRD Jateng menilai musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) selama ini hanya sia-sia dan tidak maksimal. Sebab, banyak usulan dari musrenbang yang tidak terealisasi, sehingga justru membuat kepala desa kecewa. Kondisi ini kian parah karena kewenangan dewan untuk memberikan usulan terkait dengan bantuan keuangan dikebiri.

Terutama dengan adanya persentase musrenbang 60 persen dan 40 persen dari usulan DPRD dan Pemprov Jateng. ”Selama ini hasil dari musrenbang di tingkat desa tidak banyak yang terealisasi. Jadi menurut kami musrenbang belum maksimal,” kata Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri.

Ia menambahkan, proporsi dari musrenbang 60 persen dan DPRD serta Pemprov Jateng 40 persen sepertinya harus diperbaiki. Dewan meminta Bappeda Jateng bisa merencanakan dengan matang, agar bantuan keuangan untuk desa maksimal. ”Selama ini banyak kepala desa yang mengeluh, karena hasil musrenbang yang diusulkan tidak terealisasi,” imbuhnya.

Dewan juga kebingungan ketika reses ke daerah dan ternyata banyak menemukan masalah di tingkat bawah. Untuk itulah, Bappeda harus benar-benar merencanakan bantuan keuangan dengan cermat. Misalnya harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jateng, Urip Sihabudin mengatakan, sesuai aturan untuk kegiatan yang dibiayai APBD harus lewat musrenbang. Untuk prosesnya, musrenbang sudah mulai bulan Januari, setelah itu di Kecamatan, Kabupaten baru Provinsi Jateng. ”Sebenarnya sebenarnya semua keinginan dari desa sudah terekam di musrenbang,” katanya. Urip menambahkan, penentuan bantuan keuangan memang 70 persen menyangkut luas wilayah, PAD, jumlah penduduk miskin. Sementara sisanya 30 persen terkait dengan kinerja daerah. (fth/ric/ce1)