KETAT: Aktivitas di Jembatan Timbang (JT) Klepu Kabupaten Semarang yang bakal dikelola pemerintah pusat. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
KETAT: Aktivitas di Jembatan Timbang (JT) Klepu Kabupaten Semarang yang bakal dikelola pemerintah pusat. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
KETAT: Aktivitas di Jembatan Timbang (JT) Klepu Kabupaten Semarang yang bakal dikelola pemerintah pusat. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Mulai tahun depan, pengelolaan jembatan timbang (JT) yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan di masing-masing daerah bakal diambil alih Pemerintah Pusat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penataan angkutan barang di sektor transportasi darat sekaligus standardisasi pengelolaan JT di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo)‎ Jateng, Agus Sasmita usai menghadiri acara dengar pendapat bersama anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, kemarin.

Agus menjelaskan, rencana pengambilalihan tersebut telah disetujui Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI. Meski telah dilakukan kesepakatan, namun kegiatan itu baru dapat dilaksanakan pada 2016 mendatang. ”Saat ini baru dipersiapkan. Untuk tahun pertama, masih fifty-ffity. Anggaran operasional dari pusat, sedangkan SDM-nya dari provinsi,” ujarnya.

Namun untuk tahun berikutnya yaitu 2017, lanjut Agus, semua pengelolaan JT akan dilakukan secara penuh oleh Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi hanya bertindak sebagai pembantu jika memang diperlukan. ”Jika aturan itu telah berjalan, nanti tidak akan ada lagi denda karena semua pelanggar langsung dikenakan sanksi tilang atau terpaksa dikembalikan jika melebihi 5 persen dari JBI (jumlah berat yang diizinkan),” bebernya.

Untuk menunjang hal tersebut, lanjut Agus, sebagian JT di Jawa Tengah telah dipersiapkan untuk menjadi pilot project jembatan ideal di tingkat nasional. Salah satunya adalah JT Sarang Rembang yang telah telah dianggarkan dari APBN senilai 6,8 miliar untuk tempat penurunan barang seluas 1,5 hektare dengan kapasitas sekitar 60 kendaraan. ”Sebelum fasilitas itu ada, kami koordinasikan dengan terminal barang dan rest area terdekat untuk menampung barang dari kendaraan yang melebihi muatan,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan untuk melakukan perbaikan jalan tidak dapat dilakukan oleh satu provinsi tanpa melibatkan provinsi lain. Oleh sebab itu, pengelolaan JT harus diambil alih pemerintah pusat. ”Saya akan merasa senang jika nantinya Pak Jonan (Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan) menarik kebijakan ini dan melakukan perbaikan menggunakan APBN,” tandasnya. (fai/ric/ce1)