Dinas Pendidikan Diminta Turun Tangan

151

KETUA DPRD Kota Semarang Supriyadi menilai praktik pungutan liar (pungli) jual beli bangku sekolah dengan modus mutasi, sudah terjadi sejak lama. Namun baru ter-blow up di media belakangan ini. Dinas Pendidikan diminta untuk menyelesaikan persoalan pungli dan memperketat pengawasan.

”(Pungli) Sudah terjadi sejak lama, baru ter-blow up sekarang, itu sudah menjadi budaya ketika PPD (penerimaan peserta didik) atau kenaikan kelas. Selama ini kita memang sulit membuktikan, tapi saya yakin dalam proses mutasi itu ada kontribusi ke sekolah,” terang Supriyadi kepada Radar Semarang, kemarin.

Ketika ada mutasi siswa apalagi dari sekolah swasta ke negeri, dapat dipastikan pihak sekolah meminta kontribusi kepada pihak orang tua. Rata-rata pihak sekolah meminta komputer atau laptop, untuk sarana pembelajaran di sekolah. Selain itu juga meminta uang pembangunan gedung atau gapura sekolah.

”Tapi rata-rata mereka (orang tua) tidak mau ribet dengan membelikan barang-barang itu, kemudian memberi sumbangan uang,” kata politisi dari PDIP itu.

Menurutnya, tidak dibenarkan jika sekolah meminta fasilitas atau iuran, utamanya kepada orang tua siswa mutasi dari sekolah lain, untuk keperluan pengadaan sarana prasarana atau pembangunan. Karena semua itu sudah didanai APBD. ”Kalau modus pembelian laptop, komputer bangun tembok sekolah, itu sudah dibiayai semua oleh APBD,” tegasnya.

Supriyadi meminta Dinas Pendidikan memantau adanya jual beli bangku sekolah seperti itu. Apalagi saat momen kenaikan kelas dan penerimaan peserta didik baru. ”Saat-saat seperti itu musimnya jual beli bangku sekolah. Jadi pengawasan dinas harus diperketat,” pintanya.

Disinggung mengenai regulasi mutasi siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri, Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang itu menyatakan bahwa regulasi yang mengatur masalah tersebut memang tidak ada. Proses mutasi ke sekolah negeri, menurutnya, hanya disesuaikan dengan kemampuan akademis siswa.

”Sepertinya tidak ada regulasi yang mengatur mutasi itu, saya rasa sah-sah saja selama nilai rata-rata atau standarnya memenuhi syarat sesuai dengan sekolah negeri yang dituju,” tandasnya.

Apalagi, proses mutasi tersebut karena faktor pekerjaan orang tua dan tempat tinggal. ”Hanya saja pertanggungjawaban keuangan yang diterima sekolah harus transparan. Dinas harus turun tangan terkait masalah ini,” imbuhnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Sugihartono. Pihaknya meminta Dinas Pendidikan melakukan penelusuran terhadap oknum sekolah negeri yang melakukan pungli. ”Harus diusut tuntas dan jika terbukti ada penyelewengan, oknum tersebut harus diberi sanksi,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin, belum bisa dikonfirmasi terkait masalah pungli ini. Nomor ponselnya terdengar nada sambung tapi tidak dijawab. (zal/aro/ce1)