Dewan Tegaskan Tak Ada Larangan

102

SEMARANG – Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi menegaskan tidak ada larangan kunjungan kerja (kunker) ke luar provinsi. Pihaknya hanya memperketat kunker dewan demi efisiensi anggaran. Kepastian ini dikemukakan, setelah pimpinan dewan berkonsultasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

”Saya dan pimpinan dewan sudah ke Mendagri, pekan lalu. Dan tidak ada peraturan dan undang-undang yang melarang kunjungan ke luar provinsi,” katanya. Politisi PDIP ini menambahkan, Mendagri hanya menyarankan kunker lebih selektif, efisien serta memenuhi asas kepatutan. Dia menegaskan, bakal lebih selektif ketika anggota dewan bakal melakukan kunjungan ke luar provinsi. ”Toh kunjungan dilakukan tidak hanya untuk jalan-jalan tapi untuk bekerja. Kami ke luar provinsi kan untuk studi banding demi masyarakat Jateng. Mendagri memperbolehkan. Tapi nanti akan diperketat untuk kunjungan itu,” imbuhnya.

Rukma menilai, adanya larangan kunjungan ke luar provinsi jelas akan menghambat kinerja dewan. Sebab, sebagai wakil rakyat memang tidak ada masalah ketika harus kunker ke luar provinsi. Apalagi, saat ini DPRD Jateng sedang menggodok 19 raperda. Kunjungan ke luar daerah dianggap tidak masalah, asalkan mendapatkan hasil yang maksimal. ”Kalau untuk aturan larangan itu hanya untuk per kasus tidak untuk keseluruhan kunjungan ke luar provinsi. Intinya nanti akan lebih diperketat, mana yang boleh keluar daerah mana yang tidak. Tidak gampang mengizinkan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mengatakan, kunker ke luar provinsi harus diperketat. Itu semata-mata dilakukan demi efisiensi anggaran. Untuk kunker ke luar provinsi tidak masalah asalkan menghasilkan output yang jelas.

Politisi Golkar ini mencontohkan, selama ini kunjungan ke luar daerah semua untuk membangun Jateng. Misalkan ketika anggota dewan sedang menggodok raperda, dan itu perlu untuk pembanding raperda tersebut. Selama ini semua dilakukan sebagai bentuk kinerja dan fungsi legislatif. ”Saya kira dewan juga tidak mempersoalkan, semua sepakat untuk efisiensi anggaran. Tidak masalah ke luar daerah, asalkan ada output jelas,” tambahnya. (fth/ric/ce1)