Dagangan Minimarket Perlu Diawasi Pemkot

150

MAGELANG–Keberadaan toko modern alias minimarket di Kota Magelang dibatasi. Tujuannya, untuk melindungi pasar dan toko-toko tradisional.
Hal itu mengacu Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Juga dikuatkan dengan adanya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Toko Modern di Kota Sejuta Bunga.
Staf Perdagangan Diskoperindag Kota Magelang, Ismail mengatakan, keberadaan dua perangkat hukum tersebut, sebagai bentuk pengendalian Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berjaringan. “Izin hanya diterbitkan untuk minimarket jaringan yang sudah ada. Jadi, sudah maksimal 20 (minimarket), tidak akan tambah lagi dan jaringan lain juga sudah tidak bisa buka lagi di sini (Kota Magelang),” ungkapnya.
Keduapuluh minimarket berjaringan yang dimaksud, tersebar di 12 kelurahan dari 17 kelurahan yang ada. Kelurahan dengan luas dan potensi market cukup besar, terdapat 3 minimarket. Seperti Kelurahan Rejowinangun Utara dan Kelurahan Jurangombo Selatan.
Juga 2 minimarket di Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kesungsari, Kelurahan Magelang dan Kelurahan Panjang.
Sedangkan satu minimarket masing-masing di Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Gelangan, Juga di Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Magersari dan Kelurahan Jurangombo Utara. Jumlah dan persebaran tersebut, mengacu data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang per 1 Oktober 2010.
“Totalnya, untuk Alfamart ada 11 dan Indomaret 9. Rata-rata minimarket berdiri sekitar 5-6 tahunan,” kata Ismail, kemarin.
Lokasi minimarket kebanyakan berada di tempat strategis. Antara lain, dekat sekolah, rumah sakit maupun Puskesmas. “Sejak terbukanya pasar bebas, Pemkot Magelang sudah mengendalikan toko modern agar terjadi keseimbangan dengan toko tradisional. Intinya tidak saling merugikan.”
Dikatakan, Pemkot mengharuskan minimarket memberikan ruang kepada UMKM untuk menjual produk lokal. “UMKM juga harus memenuhi standar yang diminta minimarket. Kebanyakan produk makanan, sehingga dibutuhkan kemasan yang menarik.”
Kaitannya dengan kemasan produk lokal agar bisa bermitra dengan minimarket, kata Ismail, perlu mendapatkan sertifikat. Yaitu, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP P-IRT) dari Dinas Kesehatan Kota (DKK) Magelang. Juga label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Magelang.
Ima, 38, warga Secang, Magelang, meminta kepada Pemkot untuk membatasi perizinan minimarket. Sebab, jika dibiarkan menyebar, ia khawatir akan mempengaruhi eksistensi toko-toko tradisional yang masih banyak bertebaran di Magelang. “Dengan harga yang selisihnya tak terlalu jauh, pembeli akan lebih tertarik berbelanja di minimarket yang adem, bisa milih sendiri, daripada di toko tradisional. Ini yang harus diperhatikan Pemkot.”
Hal senada disampaikan oleh Retno, 39, juga warga Magelang. Retno meminta Pemkot mengawasi produk yang dijual di minimarket. Sebab, sepengetahuannya, minimarket juga menjual produk yang oleh sebagian masyarakat dianggap tabu, semisal kondom. “Ironisnya, barang seperti itu dipajang di depan kasir dan semua pembeli bisa membeli, dengan mudah,” ucapnya.
“Bagaimana jika yang membeli (kondom) anak-anak SMA, apakah penjualnya melarang? Atau jangan-jangan cuek. Ini yang harus diperhatikan Pemkot. Pengawasan lebih penting dari sekadar membatasi perizinan minimarket.” (put/isk)