Tak Boleh Umumkan Quick Count

59

MAGELANG—Gerak lembaga survei kini dibatasi. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Saat ini, lembaga survei tidak lagi sebebas tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang Basmar Perianto Amron menjelaskan, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwalkot) Magelang. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan setiap tahapan, survei/jajak pendapat tentang pemilihan, dan hitung cepat hasil pemilihan.
Partisipasi masyarakat seharusnya tidak melakukan keberpihakan dan tidak mengganggu proses tahapan. “Sehingga dapat menciptakan suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar,” jelasnya.
Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan survei dan hitung cepat. Lembaga survei wajib melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar kepada KPU provinsi, kabupaten atau kota setempat. Juga susunan kepengurusan, sumber dana, alat, dan metodologi yang digunakan.
Lembaga survei dalam mengumumkan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan pemilihan
“Hasil penghitungan cepat tidak boleh disebarkan atau diumumkan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemilihan,” jelas Basmar.
Jika dilanggar, maka penanggung jawabnya bisa diancam pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan. Selain itu masih ditambah ancaman denda minimal Rp 6 juta dan maksimal 18 juta.
Terpisah, salah seorang bakal calon wakil wali kota Magelang dari PDI Perjuangan Budi Prayitno mengklaim punya komitmen kuat untuk memajukan Kota Sejuta Bunga.
“Saya punya komitmen jika saya diberi kesempatan atau amanah rakyat, saya akan memprioritaskan dan meningkatkan pendidikan agama di kota Magelang,” klaimnya.
Agama, kata Budi, berperan terdepan sebagai pelopor tegaknya kejujuran, ketulusan niat, dan keikhlasan bekerja dalam aktivitas keseharian manusia. “Oleh karena itu, pendidikan agama harus kita nomor satukan,” ucap Udik, panggilan intimnya. (mg2/isk)

Silakan beri komentar.