ILLEGAL : Aster Kodam IV Diponegoro Kolonel Kav Gathut Setio Utomo bersama Dandim 0716 Demak Letkol Inf Ari Ariyanto dan Bupati Demak Dachirin Said sidak gudang pabrik pupuk oplosan, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
ILLEGAL : Aster Kodam IV Diponegoro Kolonel Kav Gathut Setio Utomo bersama Dandim 0716 Demak Letkol Inf Ari Ariyanto dan Bupati Demak Dachirin Said sidak gudang pabrik pupuk oplosan, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
ILLEGAL : Aster Kodam IV Diponegoro Kolonel Kav Gathut Setio Utomo bersama Dandim 0716 Demak Letkol Inf Ari Ariyanto dan Bupati Demak Dachirin Said sidak gudang pabrik pupuk oplosan, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)

DEMAK – Pengungkapan kasus mafia pupuk yang mengoplos pupuk subsidi menjadi non subsidi di Demak menjadi temuan terbesar di Indonesia. Ini setelah pihak pemerintah melakukan MoU atau kerjasama dengan TNI untuk mengawal distribusi pupuk untuk peningkatan produksi pangan. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian langsung TNI dan Kementerian Pertanian.

Informasi yang dihimpun dilapangan, KS, pemilik gudang pupuk di Desa Bolo, Kecamatan Demak Kota dilihat selintas dari luar hanyalah tempat penggilingan padi. Dulu, gudang itu milik pengusaha selep ternama di Demak, yakni Sutrimo. Namun, dalam perkembangannya, selep dibeli KS. “Sudah 4 tahun ini ditempati KS,”ujar sumber koran ini.

Setelah dibeli itu, tidak ada lagi aktifitas untuk penggilingan padi. KS yang asli warga Desa Jatisono, Kecamatan Gajah dan menjadi kades di Desa Sari, Kecamatan Gajah sebelumnya pernah bekerja serabutan. Kerja yang bisa menguntungkan dijalani dengan tekuni. Dia bekerja dari bawah hingga akhirnya menjadi pengusaha besar dan memiliki aset yang besar pula. “Semula dia usaha pupuk di Desa Sari,” imbuhnya.

Asisten Teritorial (Aster) Kodam IV Diponegoro, Kolonel Kav Gathut Setio Utomo mengatakan, kasus tersebut telah menjadi bagian dari permainan mafia pupuk subsidi. “Saya tegaskan, ini temuan terbesar dan menjadi perhatian langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Kementerian Pertanian. Kasus ini sudah kita laporkan langsung ke atasan. Kita diminta untuk mengawal hingga pengadilan. Sebab, selama ini lepas terus. Kalau kita lihat, ternyata gudangnya sangat besar dan luas. Kalau dilihat dari depan seperti penggilingan padi. Ini untuk mengelabuhi saja,” katanya disela sidak langsung gudang pabrik pupuk oplosan di Desa Bolo, Kecamatan Demak Kota kemarin.

Gudang yang dijadikan tempat mengoplos terdiri dari enam ruangan besar. Ruangan tengah terdapat perangkat penggilingan padi yang lama tidak digunakan. Kemudian, ruangan pojok kiri terdapat kendaraan mewah Harier dan satu mobil sedan penuh debu. Sedangkan, ruangan sebelah kanan terdapat pembatas tembok dan terdiri dari dua pintu ujung utara dan selatan. Di ruangan terdapat beberapa truk molen yang diduga untuk mengoplos pupuk subsidi tersebut. Ruangan belakang sebelah kanan tempat truk pemuat pupuk dan ruangan sebelah timur terdapat bahan pembuatan pupuk termasuk ada garam, pupuk KCl dan lainnya. Sedangkan, halaman gudang tertutup pintu gerbang utama keluar masuk kendaraan truk. Sehingga orang yang melihat bahwa gudang itu adalah gudang selep.

Sidak diikuti Dandim 0716 Demak Letkol Infa Ari Ariyanto, Bupati Demak Dachirin Said, Supervisor Petro wilayah Demak, Kudus, Jepara, Dianto Hado, Kepala Dinas Pertanian Demak Ir Wibowo dan pihak terkait. Mereka melihat langsung betapa gudang itu sudah lama diduga digunakan untuk mengoplos pupuk. Pihak TNI sedang mengumpulkan bukti agar bisa segera dilimpahkan ke penyidik kepolisian.

Dandim 0716 Demak, Letkol Inf Ari Ariyanto mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polres Demak untuk melakukan proses penyidikan kasus mafia pupuk tersebut. Kasus oplosan pupuk dilihat dari bukti-buktinya sudah tidak terbantahkan. Mulai dari truk molen yang dijadikan barang bukti masih ada sisa-sisa buat ngoplos pupuk. Bahkan, ada pula tali karung pupuk yang nyangkut di molen itu. “Semula, pemiliknya terus berbohong. Kemudian, setelah kita tunjukkan bukti yang ada akhirnya mengakui perbuatannya,”katanya.

Seperti diketahui, sesaat setelah terbongkar, KS, 45, Kepala Desa (Kades) Sari, Kecamatan Gajah berupaya untuk menghindar. Ia mengaku pupuk dari Surabaya hasil lelangan di kejaksaan. Kemudian, dari sopir truk sebelumnya juga mengakui bahwa truk memuat batu. “Dia (KS) akhirnya ngaku juga,” imbuhnya.

Dandim menambahkan, pihaknya merasa prihatin dengan kasus pupuk tersebut. Sebab, disaat petani membutuhkan pupuk ternyata kesulitan karena pupuk langka. Dalam waktu yang sama, ada pihak yang bermain untuk mencari keuntungan sendiri diatas penderitaan petani. Di gudang TNI menemukan adanya cairan pemutih, garam, ada bahan dasar pembuatan pupuk NPK dan sebagainya. “Sebetulnya, praktik pupuk oplosan ini sudah sudah terjadi lama dari dulu tapi tidak tersentuh. Namun, buktinya sekarang bisa,”tambahnya.

Bupati Dachirin Said betul-betul mengapresiasi temuan tersebut. “Alhamdulillah, ini terbongkarnya kasus ini musibah yang menjadi berkah. Saya tidak malu terjadi di Demak. Sebab, dengan begini semua terungkap. Saya sampai tidak bisa tidur. Jika Kodim tidak gerak, tentu akan lolos terus pak,” katanya.

Kapolres Demak AKBP Raden Setijo Nugroho menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti penanganan kasus pupuk tersebut. Penyidik Polres akan melakukan analisa sejauhmana kasus pidana yang terkait kasus tersebut. Sebelumnya polres telah menangani dua kasus pupuk di Kebonagung dan Demak Kota. Berdasarkan UU industri dan perdagangan, ancaman hukumannya tidak sampai 2 tahun. “Karena itu, kasus pupuk seperti ini tidak bisa ditahan,”katanya. (hib/fth)

Untung Rp 5 Ribu Per Kg
Setelah kasus dugaan pengoplosan pupuk subsidi menjadi non subsidi ini dibongkar TNI, KS berurusan dengan hukum. Dandim 0716 Demak, Letkol Inf Ari Ariyanto mengatakan, pihaknya memintai keterangan KS di kantor Kodim, Jalan Kiai Sungkil. “Dia datang sendiri kesini. Kita mintai keterangan. Dia sudah ngaku apa yang kita temukan itu,” katanya.

Supervisor pupuk Petro wilayah Demak, Kudus dan Jepara, Dianto Hadi mengatakan, pihaknya masih mengecek kode karung pupuk yang dipakai untuk mengoplos pupuk tersebut. Kelihatannya tidak ada kodenya. Meski demikian, akan dicek lebih lanjut. “Dari kode itu dapat diketahui dari mana asal pupuk tersebut,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Demak, Ir Wibowo mengatakan, pupuk subsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) untuk urea Rp 1.800 perkg, NPK Rp 2.300, SP36 RP 2.000 dan ZA Rp 1.400 perkg. Sedangkan, pupuk non subsidi harganya untuk urea Rp 5.400 perkg, NPK Rp 7.300 dan SP36 Rp 4.000 perkg. “Jadi, kalau dihitung untungnya pupuk subsidi dioplos menjadi non subsidi tentu besar. Sebab, perkilogram bisa untung Rp 5 ribu. Padahal, yang dioplos ton-tonan,”katanya. Karena itu, terkait dengan penangkapan pupuk itu, Wibowo merasa terbantu oleh Kodim Demak. “Sebab, kendala dalam meningkatkan produksi padi ini ya kuncinya di pengadaan pupuk,”jelasnya.(hib/fth)