Desak Sita Kelebihan Muatan

190
KEBERATAN: Sejumlah anggota Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah saat melakukan audiensi di Komisi D DPRD Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
KEBERATAN: Sejumlah anggota Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah saat melakukan audiensi di Komisi D DPRD Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
KEBERATAN: Sejumlah anggota Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah saat melakukan audiensi di Komisi D DPRD Jateng, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sanksi tilang yang diberlakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng bagi kendaraan yang melebihi batas muatan dianggap belum efektif. DPRD Jateng mendesak agar ada sanksi tegas bagi pelanggar muatan. Salah satunya dengan menyita kelebihan muatan, agar bisa memberikan efek jera.

”Kalau hanya sekadar tilang, saya kira tidak memberikan efek jera. Mestinya harus ada sanksi tegas, misalnya dengan menyita kelebihan muatannya,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirichadl. Ia tidak menampik jika untuk menyita muatan masih menghadapi berbagai kendala. Mulai lahan di jembatan timbang (JT) yang minim, keterbatasan personel serta alat berat. Untuk itulah, dewan mendesak Pemprov Jateng memberikan sanksi tegas bagi kendaraan yang muatannya melebihi tonase. ”Ini dampaknya sangat besar. Jika tidak segera diatasi, kerusakan jalanan di Jateng kian parah,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan pembatasan muatan sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kelebihan Muatan. Perda dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dalam UU tersebut, aturan untuk kelebihan muatan malah nol persen. ”Kalau di UU malah zero tolerance, lebih dari 5 persen tidak boleh lewat, muatan harus diturunkan,” katanya.

Menurut dia, substansi perda bukan hanya sebatas pembatasan kelebihan muatan untuk melindungi jalan agar tidak rusak. Tapi pada keamanan berkendara dan keselamatan pengguna jalan. Untuk itulah memang harus ada pembatasan muatan bagi kendaraan. ”Kalau kelebihan muatan sampai 50 persen apakah kendaraan bisa jalan sesuai standar kecepatan, apakah mampu menanjak? Kan banyak kejadian kecelakaan belasan korban gara-gara truk ngglondor atau rem blong,” imbuhnya.

Sementara itu pembatasan jumlah berat muatan yang diizinkan (JBI) dari angkutaan barang maksimal 25 persen dinilai memberatkan bagi sebagian kalangan. Sebab, jika kendaraan terbukti melebihi ketentuan tersebut, akan langsung ditilang dan diharuskan putar arah atau kembali ke tempat asal.

”Dengan adanya aturan tersebut, dana operasional menjadi semakin tinggi. Akibatnya apa yang kami dapat tidak sesuai dengan dana yang kami keluarkan. Kami sangat merasa keberatan,” ungkap Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) Jawa Tengah Surono saat melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Jateng, Senin (9/2).

Surono menjelaskan, sebelum aturan itu diberlakukan para sopir dapat membawa 5-6 kubik pasir dalam sekali angkut dengan harga Rp 250 ribu. Namun ketika aturan itu ada, harga pasir naik menjadi Rp 300-400 ribu sehingga kemampuan masyarakat untuk membeli pasir menjadi menurun. Selain itu, tentu akan menghambat proyek pembangunan. ”Tidak hanya dampak teknis, tetapi juga juga dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat. Membuat kebijakan tidak semudah membalik telapak tangan,” imbuh Surono yang meminta batas ditambah menjadi 50 persen.

Dia mengaku sebelumnya telah menghadap Gubernur Jateng untuk mengubah kebijakan tersebut. Namun hingga sekarang belum ada tindakan. Karenanya ia beralih menghadap anggota dewan dengan harapan ada kelanjutan. ”Jika dalam satu minggu ternyata tidak ada kejelasan, kami akan tutup pantura dari semua penjuru,” terangnya menegaskan bahwa anggotanya mencapai 9 ribu orang dari 18 organisasi serikat pengemudi.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinhubkominfo) Jateng, Agus Sasmita yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengaku belum dapat memenuhi permintaan itu. Ia akan tetap melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kelebihan Muatan di mana batas angkutan barang yang melebihi 25 persen akan ditilang dan dikembalikan ke tempat asal. ”Kita normatif saja, Perda-nya bilang begitu. Kecuali nanti ada tindak lanjut,” ujarnya. (fth/fai/ric/ce1)