Sehari, Omzet Capai Rp 500 Juta

170
MERUSAK ALAM: Bekas penambang galian C di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang menyisakan kubangan air yang bisa membahayakan warga, khususnya anak-anak. Dari galian C ini, pundi-pundi uang terkumpul, tak kurang Rp 500 juta sehari. Namun sudah seminggu penambangan liar ini ditutup. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
MERUSAK ALAM: Bekas penambang galian C di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang menyisakan kubangan air  yang bisa membahayakan warga, khususnya anak-anak. Dari galian C ini, pundi-pundi uang terkumpul, tak kurang Rp 500 juta sehari. Namun sudah seminggu penambangan liar ini ditutup. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
MERUSAK ALAM: Bekas penambang galian C di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang menyisakan kubangan air yang bisa membahayakan warga, khususnya anak-anak. Dari galian C ini, pundi-pundi uang terkumpul, tak kurang Rp 500 juta sehari. Namun sudah seminggu penambangan liar ini ditutup. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

Keberadaan galian C ilegal memang dilematis. Satu sisi aktivitas penambangan liar ini merusak lingkungan. Namun di sisi lain, galian C menjadi mata pencaharian ribuan orang. Tak heran, meski berkali-kali ditutup, galian C tetap beroperasi kembali.

Pasca penutupan galian C di Kelurahan Rowosari, Tembalang, dipastikan ribuan warga bakal kehilangan penghasilan. Pasalnya, banyak warga setempat yang bekerja sebagai kuli galian di kawasan perbukitan yang dikepras tersebut.

Warga Kelurahan Rowosari yang terpukul akibat penutupan galian C tersebut adalah mereka yang tinggal di RT 1, RT 3 dan RT 4 yang berada di RW 2, dengan jumlah penduduk mencapai 1.500 jiwa. Di 3 RT ini, 99 persen warganya bekerja sebagai kuli galian C, meskipun sebagian besar warga Kelurahan Rowosari juga bekerja di tempat tersebut.

”Sekarang warga yang bekerja di galian C resah. Sudah satu minggu ini tidak lagi bekerja, dan tidak punya penghasilan. Nantinya entah bagaimana nasib warga di sini kalau tempat itu benar-benar ditutup,” ungkap Ketua RW 2, Tulkah, kepada Radar Semarang, Minggu (8/2) kemarin.

Tulkah sendiri juga bekerja di penggalian tanah yang mencapai luas lahan 5 hektare tersebut. Bahkan, penggalian tanah yang sebelumnya merupakan bukit itu sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Lahan lokasi galian C tersebut sekarang dimiliki oleh 4 pengusaha.

”Seingat saya, dulu tahun 1985 sudah dilakukan penggalian. Awalnya yang pinggir jalan kecil dulu. Lalu meluas hingga ke tengah. Warga yang punya truk sendiri, beli pasir campur batu, satu truk kecil sekitar Rp 100 ribu. Lalu kita bayar mandor lahan Rp 20 ribu. Kadang juga bisa lebih,” terangnya.

Dikatakan, para pekerja galian C pada umumnya mendapat penghasilan rata-rata Rp 100 ribu per hari. Sehingga jika terdapat 1.000 pekerja, setidaknya Rp 100 juta uang beredar setiap harinya untuk tenaga kerja.

Di lokasi penggalian ini, kata dia, jumlah truk dump yang beroperasi mengangkut tanah uruk dan batu galian C mencapai 500 lebih. Untuk harga tanah uruk satu truk dump besar mencapai Rp 300 ribu. Kalau batu, tambah Tulkah, dijual antara Rp 600 ribu-Rp 700 ribu untuk satu truk dump besar. Sehingga jika sehari 500 truk dump tanah uruk dan 500 truk dump batu yang diangkut dari galian C ini, setidaknya uang yang bergulir mencapai Rp 500 juta.

”Penjualan tanah uruk dan batu dari galian C di sini sebagian besar merupakan pesanan. Untuk harga tanah uruk satu truk dump besar bisa Rp 300 ribu lebih. Kalau batu, dijual antara Rp 600 ribu-Rp 700 ribu untuk satu truk dump besar,” jelasnya.

Menurutnya, pesanan untuk partai besar biasanya penggalian dengan menggunakan alat berat berupa beghu. Di lokasi penggalian setidaknya terdapat 15 alat berat yang beroperasi. ”Jadi, alat itu kadang beroperasi kadang juga tidak. Tergantung banyaknya pesanan tanah uruk atau batu. Tapi sejak adanya larangan, alat itu sudah tidak beroperasi. Pada nganggur, sama seperti warga di sini,” keluhnya.

Uniknya, akibat aktivitas galian C tersebut, kawasan perbukitan Rowosari ini justru kini menjadi objek wisata baru. Tebing dan jurang bekas galian C menawarkan pemandangan eksostik. Bahkan ada yang mirip Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat. Tak heran, jika banyak warga yang berkunjung ke kawasan galian C ini untuk sekadar berfoto-foto dengan kamera handphone.

”Tempat ini bisa dijadikan objek wisata yang potensial. Tapi harus dibenahi dan ditata. Jadi, tidak sampai membahayakan pengunjung. Sebaiknya galian C dihentikan, lalu dibuat objek wisata saja,” harap Azhari, 48, warga Jangli.

Banyaknya pengunjung di kawasan galian C ini dimanfaatkan warga setempat yang menganggur, mengais rezeki dengan membuka parkir kendaraan. Dalam sehari, tak kurang 200 motor pengunjung datang dengan tarif Rp 2 ribu sekali parkir. ”Sekarang banyak warga yang tidak bekerja lagi. Ya, akhirnya buka parkir saja. Lumayan sebagai pengganti penghasilan sebagai kuli tambang,” kata warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, galian C di RW 8, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan juga sudah tidak beroperasi sejak beberapa bulan terakhir. Pantauan Radar Semarang, tidak ada alat berat ataupun truk pengangkut tanah uruk yang melakukan aktivitas.

Bekas penambangan pun kini ditumbuhi ilalang dan rumput liar yang cukup tinggi. Tempat ini jarang dilewati oleh warga sekitar lantaran akses jalan yang sangat sulit dipenuhi batu-batu besar. Selain batu besar, lubang-lubang pun terlihat menganga di tengah-tengah areal tambang.

Suyitno, 35, warga sekitar mengatakan jika aktivitas penambangan sudah berhenti sejak beberapa bulan terakhir. ”Kalau berhentinya sudah agak lama, nggak tahu berhenti kenapa? Mungkin tanah uruk yang bagus sudah habis, jadi mereka pindah ke tempat lain,” katanya.

Lahan seluas kurang lebih 2 hektare tersebut kini rata dengan tanah, padahal menurut dia dulunya daerah tersebut adalah perbukitan. Namun setelah ditambang, kini aeral tampak rata dengan tanah. ”Kalau penambangan sudah sangat lama sekali. Sejak sekitar tahun 2000-an sudah ada penambangan di situ. Nggak tahu juga tanahnya miliki siapa, truk yang memuat pasir tambang pun tergolong truk ukuran besar,” ujarnya.

Menurut dia, bekas areal tambang tampak ditinggalkan begitu saja. Bahkan tidak ada satu pun pohon yang ditanam di lahan bekas galian C. ”Kalau terjadi banjir sih nggak. Tapi daerah sini jadi tambah panas,” keluhnya.

Suyanto, 56, warga sekitar lainnya mengaku, sebelumnya warga menolak aktivitas galian C di wilayah RW 8 lantaran dianggap bisa membahayakan warga sekitar. Namun jumlah pengangguran yang sangat tinggi membuat warga sekitar ikut menambang tanah uruk di tempat tersebut.

”Dulu tanah uruk hasil tambang dikirim untuk mengurug tambak yang nantinya digunakan untuk pabrik. Setelah aktivitas penambangan selesai, warga bekerja di pabrik yang ada di Kawasan Tugu. Dulu kan belum banyak pabrik seperti saat ini, jadi banyak warga yang ikut nambang di situ,” ujarnya.

Pemkot Tak Berkutik
Sementara itu, Pemkot Semarang tidak bisa berbuat banyak terkait penambangan galian C ilegal yang terjadi di sejumlah lokasi di Kota Atlas. Selain faktor tidak memiliki yang mengatur soal penambangan, mulai November 2014 lalu, pengurusan izin penambangan kembali lagi ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng.

Memang, sebelumnya pada 2011 hingga pertengahan 2014 lalu, kewenangan izin ada di pemerintah kota. Namun mulai bulan November 2014, kebijakan tersebut kembali ditangani oleh pemprov.

”Kewenangan perizinan sudah ditarik lagi ke provinsi. Dulu pada tahun 2011 memang sempat dilimpahkan ke kota. Selama proses perizinan dilimpahkan kota, kita tidak pernah menerbitkan izin sekali pun terhadap penambangan galian C,” kata Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Drainase dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) Kota Semarang, Rosid Hudoyo, kemarin (8/2).

Dengan begitu, seluruh penambangan yang ada di Kota Semarang ini dipastikan ilegal alias tak berizin. ”Memang ada yang mengajukan izin ke kita, tapi kita sendiri tidak berani menerbitkan izin karena tidak memiliki perda yang mengatur soal penambangan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemkot melalui Dinas PSDA ESDM berencana membuat peraturan daerah (perda) tentang galian C, hanya saja rencana tersebut terganjal perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang di dalamnya tidak mengatur wilayah penambangan di Kota Semarang. Dinas PSDA ESDM kemudian mengubah rencana regulasi tersebut dengan nama pemanfaatan batuan nonlogam. Sayangnya, rencana payung hukum tersebut hanya berhenti sampai naskah akademik saja.

”Karena sekarang kewenangannya sudah diambil provinsi lagi, maka raperda tidak jadi dibuat,” tandasnya.
Berdasarkan data sejak 2012 lalu, penambangan galian C ilegal di Kota Semarang ada sekitar 19 titik. Di antaranya, di kawasan Meteseh dan Rowosari (Tembalang), Mangunharjo (Mangkang), Ngaliyan, Gunungpati dan kawasan lainnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Linmas Kota Semarang Endro P Martanto menyatakan, penutupan aktivitas galian C di Rowosari Tembalang yang menangani Dinas PSDA ESDM Provinsi dan Polda Jateng. Menurutnya, semua penambangan yang terjadi di Semarang, penerbitan SIPD (surat izin penambangan daerah) dikeluarkan provinsi melalui SK Gubernur. ”Kalau satpol PP sendiri sampai sekarang belum ada upaya penegakan hukum, karena perda galian C sendiri di Kota Semarang belum ada. Jadi kalau menegakkan, yang saya tegakkan apa?,” terangnya.

Disinggung tindakan satpol PP selama ini yang pernah melakukan penyegelan aktivitas galian C di Rowosari, Endro menyatakan, jika tindakan tersebut berdasar aduan masyarakat sekitar yang merasa dirugikan atau terganggu atas aktivitas penambangan tersebut.

”Awal-awal lalu memang betul kita lakukan penghentian aktivitas galian C, karena saat itu berkaitan dengan aduan masyarakat. Tapi permasalahan ini tidak sesederhana itu, kalau ada perda yang dilanggar kita bisa tindak,” tegasnya.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pihak provinsi dan Polda Jateng kemarin lebih mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). ”Sedangkan tindakan satpol PP berpedoman pada PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi satpol PP membantu kepala daerah menegakkan perda,” jelasnya. (mha/den/zal/aro/ce1)