Kesadaran Wajib Pajak Masih Rendah

235

SALATIGA-Kendati masyarakat berbondong-bondong membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun kepatuhannya dalam melaporkan dan menyampaikan Surat Pajak Terhutang (SPT) tahunannya masih rendah. Masih di bawah 70 persen, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Padahal target perolehan pajak tahun pajak 2015, naik 50 persen dari tahun kemarin yang mencapai Rp 606 miliar.

Menurut Kepala KPP Pratama Salatiga, Moh Imroni, mengatakan bahwa tahun pajak 2014 Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Terdaftar berjumlah 70.272 WP. Pencapaian tersebut terbagi dalam 2 bagaian yaitu WP Orang Pribadi Karyawan dan WP Orang Pribadi Pengusaha.

WP Orang Pribadi karyawan sebanyak 62.340 WP dan di tahun pajak sebelumnya hanya 60.360 WP. WP Orang Pribadi seperti buruh, karyawan yang pajak pribadinya sudah dipotong perusahaan, mengalami kenaikan sebesar 1.980 WP. Sedang WP Orang Pribadi Pengusaha seperti pengacara, orang jualan di pasar dan orang umum mencapai 7.932 WP mengalami penurunan sebesar 12 WP dibanding tahun pajak sebelumnya.

“Angka tersebut adalah angka WP Orang Pribadi yang Terdaftar. Sementara WP Orang Pribadi yang melaporkan dan menyampaikan Surat Pajak Terhutang (SPT) tahunannya masih di bawah 70 persen. Ini berarti tingkat kepatuhan masyarakat akan kewajiban pajak masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi,” lanjut Moh Imroni.

Perlu dicermati bahwa saat ini masyarakat akan berbondong-bondong membuat NPWP karena tuntutan dari pihak luar. Sekarang untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan, calon nasabah wajib menyertakan NPWP terlapor sebagai salah satu syaratnya. Demikian juga untuk tes masuk kerja juga mewajibkan calon karyawannya mempunyai NPWP.

“Begitu kreditnya cair, orang tersebut tidak serta merta melaporkan SPT. Apalagi kalau kreditnya ditolak, apa juga akan melaporkan SPT? Atau yang sudah diterima kerja juga belum tentu memiliki kesadaran melaporkan SPT? Disinilah nilai kepatuhannya,” papar Moh Imroni.

Pihaknya memahami karena manfaat pembayaran pajak tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengendarai mobil di jalan beraspal yang mulus, membeli BBM yang masih bersubsidi, kenaikan gaji pegawai negeri dan aparat penegak hukum. Semua itu bersumber dari dana pembayaran pajak.

Untuk itu, pihaknya akan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap WP dengan melakukan intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Intensifikasi yaitu dengan menggali lebih detail potensi dari WP yang terdaftar dan ektensifikasi yaitu dengan menjaring WP baru, menyisir langsung ke lapangan dan melalui internet.

“Saya berharap masyarakat dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Para pejabat atau pimpinan instansi dan tokoh masyarakat juga harus menjadi panutan sebagai wajib pajak, dengan cara melaporkan kewajiban SPT orang pribadi dengan tepat waktu,” kata Moh Imroni.

Ditegaskan, tahun 2015 ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga mencanangkan tahun law and enforcement yaitu tahun penegakan hukum. “Bukan berarti di tahun sebelumnya tidak ada penegakan hukum, tetapi treatment pajak akan lebih ditegakkan lagi,” katanya. (yet/ida)