AKAN JADI PAKAIAN DINAS : Sekda Jateng Sri Puryono (tengah) dan sejumlah pejabat pemprov mengenakan busana adat Jawa pada sebuah kesempatan. Pemprov akan mewajibkan PNS memakai busana Jawa di hari tertentu. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
AKAN JADI PAKAIAN DINAS : Sekda Jateng Sri Puryono (tengah) dan sejumlah pejabat pemprov mengenakan busana adat Jawa pada sebuah kesempatan. Pemprov akan mewajibkan PNS memakai busana Jawa di hari tertentu. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
AKAN JADI PAKAIAN DINAS : Sekda Jateng Sri Puryono (tengah) dan sejumlah pejabat pemprov mengenakan busana adat Jawa pada sebuah kesempatan. Pemprov akan mewajibkan PNS memakai busana Jawa di hari tertentu. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

”Pemakaiannya dapat dilakukan di kantor dan dapat dilepas jika hendak pulang,” terangnya
Djawahir Muhammad
Budayawan

SEMARANG – Rencana pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Tengah mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) memakai pakaian adat Jawa sebagai pakaian dinas terus memicu pro dan kontra. Setelah mendapat pertentangan dari anggota dewan, hal yang sama juga diutarakan oleh kalangan budayawan.

Salah satu budayawan Jawa Tengah, Djawahir Muhammad menilai bahwa ide Gubernur Ganjar Pranowo terkait pelestarian tradisi dan budaya lokal Jawa Tengah sangatlah bagus. Namun dari sisi teknis, kebijakan tersebut akan sulit dilaksanakan.

”Mungkin maksudnya meniru kebijakan yang ada di DKI Jakarta dan di Solo. Di Jakarta tidak masalah karena pakaian adat Betawi lebih gampang. Namun di Solo, saya yakin juga kangelan (kesulitan),” ujarnya kepada Radar Semarang, Minggu (8/2).

Salah satu yang menjadi pertimbangan Djawahir adalah penggunaan pakaian adat Jawa yang lengkap itu ribet. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dari pelayan publik itu sendiri. Diketahui, hampir semua pakaian adat Jawa Tengah selalu mengenakan jarik yang tentu menyusahkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. ”Belum lagi tidak semua pegawai memiliki mobil. Bayangkan ketika di jalan mengendarai sepeda motor dengan mengenakan pakaian adat akan terlihat wagu dan diguyu wong,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjut Djawahir, pemprov dapat memberikan dispensasi dengan memperbolehkan mengenakan pakaian adat ’Setengah Jawa’. Misalnya bagi laki-laki hanya mengenakan slop dengan atasan kain dan bagi perempuan tidak harus menggunakan sanggul. ”Pemakaiannya dapat dilakukan di kantor dan dapat dilepas jika hendak pulang,” terangnya.

Djawahir menggarisbawahi peraturan yang baik adalah peraturan yang fleksibel dan tidak merepotkan. Selain itu, harus didiskusikan sebelumnya dengan para pemangku kepentingan. Sehingga keputusan yang diambil tidak menyusahkan semua pihak.

”Saran saya, penggunaan pakaian adat Jawa ini di-pending dulu sampai ada solusi yang tepat. Selain itu, penggunaan bahasa Jawa setiap Kamis harus dioptimalkan terlebih dahulu. Intinya, kebudayaan itu tidak pada kulitnya tetapi perilaku masyarakatnya,” pungkas Djawahir sambil menekankan pentingnya tahapan dalam proses mengambil kebijakan.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono menjelaskan aturan penggunaan pakaian adat Jawa di lingkungan pemprov Jateng masih dalam tahap uji coba. Sebab, aturan itu baru tahap surat edaran yang merupakan turunan dari peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub).

”Karena masih tahap uji coba, maka belum ada aturan yang ketat. Kita lihat dulu respons masyarakat dan akses kemanfaatannya seperti apa. Setelah itu akan kita evaluasi,” bebernya yang mengaku butuh 2-3 bulan untuk uji coba.

Sri menambahkan, sesuai rencana aturan tersebut akan mulai diberlakukan pada 15 Februari 2015 mendatang. Alasan ditetapkan tanggal itu dikarenakan merupakan hari jadi Provinsi Jateng yang jatuh tiap 15 Agustus. Lantaran 15 Februari 2015 adalah hari Minggu, maka pelaksanaan untuk bulan ini diundur pada Senin, 16 Februari 2015.

”Jika uji coba ini berhasil maka selanjutnya akan diwajibkan penggunaannya tiap hari Kamis bersamaan dengan kewajiban menggunakan bahasa Jawa. Kita niatnya untuk nguri-uri dan melestarikan tradisi dan budaya lokal Jawa Tengah,” tandasnya. (fai/ric/ce1)