Pertegas Sanksi Operator Galian C

171
MERUSAK LINGKUNGAN: Deretan truk yang disita dari operator galian C di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, petugas Dinas ESDM Jateng dan Ditreskrimsus Polda Jateng menyita 3 alat berat dan 10 truk. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
MERUSAK LINGKUNGAN: Deretan truk yang disita dari operator galian C di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, petugas Dinas ESDM Jateng dan Ditreskrimsus Polda Jateng menyita 3 alat berat dan 10 truk. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
MERUSAK LINGKUNGAN: Deretan truk yang disita dari operator galian C di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, petugas Dinas ESDM Jateng dan Ditreskrimsus Polda Jateng menyita 3 alat berat dan 10 truk. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

SEMARANG – Banyaknya lokasi galian C di Jawa Tengah membuat kalangan DPRD Jateng geram. Betapa tidak, karena eksploitasi dilakukan tanpa aturan dan jelas akan merusak alam. Dewan mendesak agar pemprov memberikan sanksi tegas bagi pelaku galian C di provinsi ini.

”Kalau untuk aturan galian C ilegal itu memang kewenangan ada di kabupaten/kota. Kami mendesak agar ada penindakan yang tegas dan jelas,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso. Politisi PKS ini mengapresiasi langkah Ditreskrimsus Polda Jateng dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng yang mengamankan 3 alat berat dan 10 truk dari lokasi galian C ilegal di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Langkah tegas itu bisa dijadikan acuan untuk menindak tegas para pelaku galian C ilegal di Jateng. Toh pada kenyataannya, galian C lebih banyak merusak lingkungan dan tidak memberikan pemasukan pada pemerintah daerah. ”Saya kira gubernur dan bupati harus bisa duduk bersama untuk merumuskan sanksi pelaku galian C. Ini sangat membahayakan bagi alam,” imbuhnya.

Hadi berharap, pemerintah bisa menggunakan jalan persuasif agar tidak ada gejolak sosial di lapisan bawah. Bagaimanapun juga, masih banyak lokasi galian C ilegal dan jelas banyak yang bekerja di lokasi tersebut. Sebenarnya dengan adanya UU minerba yang baru memberikan kewenangan pemprov untuk mengatur masalah tersebut. ”Tapi karena lokasinya banyak di daerah, ya harus duduk bersama. Ini agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl meminta Dinas ESDM Jateng mendata semua galian C yang ada di Jawa Tengah. Data harus riil dan detail, mulai dari jenis galian hingga sudah memiliki izin ataukah liar. Karena selama ini pemprov dinilai tidak memiliki data yang akurat. ”Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti maka akan membahayakan lingkungan. Dan yang jelas membiarkan galian C liar berarti membiarkan orang mengeruk aset yang semestinya bisa masuk pendapatan asli daerah,” katanya.

Ia meminta pemprov membuat tim khusus untuk menangani persoalan galian C di Jateng. Dengan pendataan bisa membuat masyarakat tahu mana yang legal dan mana yang ilegal. Sehingga masyarakat bisa dilibatkan untuk memantau dan meminimalisir adanya galian C ilegal di Jateng. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemprov melalui Dinas ESDM memiliki kewenangan lebih dalam melakukan penindakan. Karena sebelumnya kewenangan ada di tangan pemerintah kabupaten/kota. ”Ini merupakan angin segar untuk menertibkan galian C ilegal. Jangan lihat siapa di belakangnya (beking). Kalau tidak memiliki izin ya harus ditertibkan,” tambahnya. (fth/ric/ce1)