”Kalau mutasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri, lha opo sekolahane mbahne opo piye? Kalau memang acuan perpindahan itu perwal, saya akan mengusulkan dilakukan revisi perwal tersebut.”

ACHMAD ZAIDweb

Achmad Zaid
Ketua Ombudsman RI Jateng

KARANGTEMPEL – Maraknya mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri pada awal semester genap ini menyita perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah. Pasalnya, perindahan siswa dari sekolah swasta ke negeri rawan terjadi tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Achmad Zaid mengatakan, Peraturan Wali Kota Wali Kota (perwal) Semarang No 6 tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2014 yang melegalkan mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri dinilainya sebagai sebuah kesalahan fatal. Pasalnya, sesuai undang-undang perpindahan siswa hanya bisa dilakukan pada satu homebase yang sama.

”(Siswa) Bisa pindah kalau sesuai undang-undang itu dari sekolah negeri ke sekolah negeri, ataupun dari sekolah negeri ke sekolah swasta, serta dari sekolah swasta ke sekolah swasta. Kalau mutasi dari sekolah swasta ke sekolah negeri, lha opo sekolahane mbahne opo piye? Kalau memang acuan perpindahan itu perwal, saya akan mengusulkan dilakukan revisi perwal tersebut,” tegas Achmad Zaid kepada Radar Semarang, Jumat (6/2).

Dikatakan, mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri ini patut dicurigai. Karena itu, pihaknya berjanji akan melakukan pengusutan ke instansi terkait. Ia punya keyakinan mutasi siswa tersebut rawan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.

”Kita akan lakukan pengusutan segera. Ini merupakan modus untuk bisa sekolah di negeri. Sekolah swasta hanya jadi batu loncatan. Biasanya hal ini dapat dilakukan oleh anak yang orang tuanya memangku kepentingan. Kalau orang biasa, sepertinya tidak mungkin,” tuturnya.

Menurut Achmad Zaid, mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri sangat merugikan sekolah swasta yang ditinggalkan. Sebab, otomatis pendapatan sekolah dari uang SPP siswa juga bakal berkurang. ”Seperti yang terjadi SMA Kesatrian 2 yang kehilangan 17 siswa kelas X karena pindah ke sekolah negeri. Hitung saja berapa besarnya uang SPP dari 17 siswa tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Sudharto mengatakan, Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) yang mengatur mutasi siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri sebaiknya dihapus. Sebab, aturan tersebut merugikan salah satu pihak, khususnya sekolah swasta, dan dinilai kurang etis.

”Sekolah swasta kan mitranya sekolah negeri. Harusnya mereka saling bekerja sama, bukan malah membajak siswa. Tidak etis lah. Masak sih siswa sekolah swasta bisa begitu saja pindah ke negeri,” katanya saat ditemui Radar Semarang di kantornya, Jumat (6/2).

Sudharto mengatakan, sekolah swasta yang notabene dikelola yayasan itu sebagian besar sumber keuangannya berasal dari uang gedung dan SPP siswa. Sehingga kalau ini dibiarkan, akan menambah jumlah sekolah swasta yang kekurangan siswa.

”Beda dengan sekolah negeri, semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi, tidak masalah jika kuota siswa per kelas tidak terpenuhi. Kalau di sekolah swasta, siswa berkurang otomatis keuangan sekolah juga terganggu,” ujarnya.

Karena itu, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI Semarang ini mengusulkan agar perwal tersebut sebaiknya dihapus, sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan mutasi siswa. Apalagi di Kota Semarang, menurutnya, belum ada alasan yang logis siswa harus pindah ke sekolah lain.

”Zaman sekarang transportasi serbamudah. Jadi, tidak ada alasan untuk pindah sekolah. Kecuali orang tua siswa ditugaskan ke luar kota, jadi mau tidak mau anaknya harus ikut juga,” tegasnya.

Sudharto menambahkan, jika benar mutasi siswa itu dibisniskan, sekolah-sekolah swasta harus bersama-sama berjuang agar regulasi mutasi siswa ke sekolah negeri tidak merugikan sekolah swasta.

”Di Kota Semarang kan ada perkumpulan sekolah swasta. Ya, melalui itu bisa diperjuangkan. Meminta Wali Kota Semarang segera menindaklanjuti fenomena mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri. Memerintahkan Dinas Pendidikan dan inspektorat terjun ke lapangan,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Rasdi Ekosiswoyo mengatakan, jika mutasi siswa masih sesuai dengan aturan PPD, maka hal tersebut tidak ada yang dipermasalahkan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, pihaknya mengaku prihatin.

”Kalau sebelum 6 bulan setelah PPD ada siswa yang sudah pindah, itu sangat disayangkan. Karena menurut aturan PPD, boleh melakukan mutasi sesudah 6 bulan belajar di sekolah asal,” ujar Rasdi.

Dikatakan Rasdi, jika mutasi siswa tersebut dilatarbelakangi faktor perekonomian, misalnya kesulitan membayar SPP, maka pihak sekolah swasta harus lebih dapat bijaksana dalam mengambil keputusan. Sehingga siswa yang bersangkutan dapat tetap melanjutkan pembelajaran di sekolah asal.

”Jika permasalahannya karena SPP di swasta mahal, pihak sekolah swasta juga harus melakukan introspeksi diri. Mungkin dapat memberikan keringanan,” katanya. (ewb/aro/ce1)