UNGARAN- Setiap tahun ada sekitar 124 ribu wajib pajak bumi dan bangunan (WP PBB) yang tidak membayar pajak. Total nilai pajak yang harus dibayarkan 124 ribu orang tersebut mencapai Rp 7,5 miliar. Sekalipun ada denda keterlambatan, tetapi perilaku nunggak pajak tidak pernah berubah. Sehingga ada wacana pemasangan stiker di rumah para wajib pajak (WP) yang menunggak.

“Yang tidak bayar pajak sebanyak 124 ribu orang per tahunnya, nilai rupiahnya Rp 7,5 miliar. Setiap tahun orang yang tidak bayar pajak ya itu-itu saja. Saya pernah melakukan sampling pada 25 orang tahun kemarin tidak bayar, tahun berikutnya pun seperti itu. Jadi, perilaku mereka ternyata sama,” ungkap Kabid Pajak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang, Aris Abadi, Jumat (6/2) kemarin.

Menurut Aris, belum tentu orang tidak mampu tidak tertib membayar pajak. Banyak juga wajib pajak yang termasuk pada golongan orang mampu. Aris menduga wajib pajak yang tidak bayar pajak punya alasan tertentu seperti alasan politis karena tidak cocok dengan pemerintahan. Selama ini, sanksinya hanya denda 2 persen. Sekalipun ada sanksi denda, namun masih banyak WP tidak mau bayar pajak.

“Sanksinya selama ini denda 2 persen per bulan dari nilai pajak yang harus dibayar. Sekalipun di depan tetapi tetap sama saja tidak pada bayar pajak. Sampai bingung harus dengan cara apa. Sampai kami ada wacana memasang stiker pada rumah-rumah WP yang tidak bayar. Apakah harus dengan cara seperti itu, sehingga mereka merasa malu dan akhirnya bayar pajak. Itu baru wacana,” kata Aris.

Aris menambahkan ada rencana menaikan pendapatan dari PBB, yakni dengan menaikkan pajak sebesar Rp 10 ribu. Tetapi hal itu sulit dilaksanakan mengingat ada 100 ribu objek pajak. Sehingga kesulitan untuk mengimput data objek pajak. “Rencana akan menaikkan pajak sebesar Rp 10 ribu, tetapi tidak jadi karena kesulitan imput data. Kalau ada 100 ribu objek nomor pajak berapa tahun bisa selesai meng-imput datanya,” tutur Aris. (tyo/aro)